Pengangguran DIY Bertambah 1.020 Orang, DPRD DIY Minta APBD Jadi Stimulus Lapangan Kerja
BPS mencatat 70.560 orang menganggur di DIY pada Mei 2026, bertambah 1.020 orang dibandingkan Februari. Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto mendorong sinergi APBD, investasi padat karya, penguatan UMKM, dan digitalisasi untuk membuka lapangan kerja.--FOTO: Anam AK/diswayjogja.id
YOGYAKARTA, diswayjogja.id - Jumlah pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bertambah 1.020 orang pada Mei 2026 dibandingkan Februari 2026.
Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, mendorong pemerintah daerah menjadikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai stimulus untuk menciptakan lapangan kerja.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DIY per Mei 2026, jumlah pengangguran di DIY mencapai 70.560 orang. Pada periode yang sama, jumlah penduduk yang bekerja justru berkurang sebanyak 11.040 orang, menjadi sekitar 2,20 juta orang.
Meski tingkat pengangguran terbuka (TPT) DIY masih tercatat sebagai yang terendah secara nasional, Eko menilai penciptaan lapangan kerja harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah.
BACA JUGA : Pengangguran Sarjana Tembus 1,03 Juta, Guru Besar UGM Dorong Program “Sarjana Bertransmigrasi”
BACA JUGA : Dinsosnakertrans: Pengangguran Kota Yogyakarta Capai 2.336 Orang, Usia 35 Tahun ke Atas Mendominasi
Eko menyatakan kebijakan anggaran perlu diarahkan untuk menjawab persoalan yang dirasakan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah dan pencari kerja.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu menerapkan konsep design of pro-poor budgeting, yakni perencanaan anggaran yang berpihak kepada masyarakat miskin sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan.
“Bagaimana penganggaran ini disusun untuk mengabdi kepada konstitusi sekaligus menyelesaikan permasalahan yang dirasakan oleh rakyat miskin,” kata Eko saat ditemui di Gedung DPRD DIY, Senin (26/10/2026),
Eko mengusulkan agar APBD DIY, APBD kabupaten/kota, dan dana desa disinergikan untuk mendorong penciptaan lapangan kerja. Menurutnya, anggaran dari berbagai tingkatan pemerintahan perlu diarahkan pada program yang memberikan dampak nyata terhadap kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat.
BACA JUGA : Disnaker Sleman Perkuat Padat Karya dan Pelatihan Kerja Tekan Pengangguran
BACA JUGA : Pencuri Konter HP di Sleman Terlacak dari Tali Tambang, Ternyata Pekerja Pemasang Tenda
Dia menilai sinergi tersebut perlu disertai pemberdayaan masyarakat serta kerja sama dengan sektor swasta agar program pemerintah dapat menjadi pendorong kegiatan ekonomi.
“Jadi APBD DIY, APBD kabupaten/kota, dana desa itu diintegrasikan sampai menjadi satu kesatuan gerak untuk menciptakan lapangan kerja. Jadi menjadi stimulus lapangan kerja, tentunya menggandeng swasta,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber: