Foto Wapres Gibran Diturunkan di Gedung DPRD DIY, Begini Respons Sri Sultan HB X

YOGYAKARTA, diswayjogja.id - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menanggapi aksi penurunan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di ruang sidang DPRD DIY oleh perwakilan massa Forum Kebangsaan, Rabu (4/11/2026).

Sri Sultan mengingatkan bahwa foto wakil presiden merupakan lambang negara. Menurutnya, selama Gibran masih menjabat dan belum ada pergantian, foto tersebut semestinya tetap terpasang.

“Kalau pendapat saya pribadi, ya selama wakil presiden belum turun atau belum berganti, ya tidak. Itu saja,” kata Sri Sultan saat ditemui di Gedung DPRD DIY, Rabu (4/11/2026).

Pernyataan itu disampaikan setelah muncul aksi penurunan foto Gibran dalam audiensi Forum Kebangsaan DIY dengan DPRD DIY. Forum tersebut datang untuk menyampaikan aspirasi terkait polemik dokumen pendidikan Gibran dan mendesak agar wakil presiden dimakzulkan atau mengundurkan diri.

BACA JUGA : Foto Wapres Gibran Diturunkan di Ruang Sidang DPRD DIY, Ini Tuntutan Forum Kebangsaan

BACA JUGA : Putusan MA Soal Dokumen Pendidikan Gibran, Pakar Hukum Singgung Potensi Pemungutan Suara Ulang

Ketua Presidium Forum Umat Islam (FUI) DIY, Syukri Fadholi, mengatakan tuntutan terhadap Gibran merupakan bagian dari aspirasi yang dibawa Forum Kebangsaan. Ia juga meminta agar Presiden ke-7 RI Joko Widodo diadili atas dugaan yang disuarakan forum tersebut.

“Jokowi yang punya indikasi korupsi KKN juga harus diadili. Sikap ini kita lakukan sebagai aspirasi sebagian besar masyarakat Yogyakarta yang berkeinginan untuk memperbaiki kehidupan bangsa dan negara ini,” ujar Syukri.

Syukri turut meminta Presiden Prabowo Subianto mengambil sikap terhadap persoalan tersebut. Menurutnya, kepala negara memiliki tanggung jawab moral untuk menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan forum.

“Dan Presiden Prabowo sebagai pemimpin tertinggi bangsa ini punya kewajiban moral bagaimana perbaikan kondisi bangsa ini salah satunya adalah adili Jokowi dan juga makzulkan Gibran,” jelasnya.

BACA JUGA : Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Muhammadiyah Minta Pendidikan dan Ekonomi Jadi Prioritas

BACA JUGA : Massa Coba Terobos Gedung DPRD DIY, Forum BEM se-DIY Beri Kartu Merah Pemerintahan Prabowo-Gibran

Dia menyebut salah satu alasan forum mendesak pemakzulan Gibran adalah polemik persyaratan pendidikan dalam pencalonan wakil presiden. Syukri menilai persoalan dokumen pendidikan tersebut perlu ditindaklanjuti karena berkaitan dengan persyaratan pencalonan.

“Gibran Rakabuming lahir dari calon yang cacat hukum, yang dimanipulasi sehingga dia bisa menjadi wakil presiden yang di-back-up oleh bapaknya. Termasuk dan ternyata, persyaratan yang mutlak ijazah SMA itu dia tidak punya,” ucap Syukri.

Sumber: