BACA JUGA : Daftar Rekomendasi Minuman Sehat dan Segar Paling Hits di Jakarta, Simak Referensi Selengkapnya Berikut Ini
"Untuk memenuhi kebutuhan SPPG saja ini perlu sekitar 30 ribu pegawai. Sementara jumlah tenaga ahlinya belum sampai 5 ribu," pungkasnya.
Menurutnya, kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan tenaga ahli ini harus segera diatasi melalui penyesuaian arah pendidikan dan produksi lulusan.
Ia mendorong agar institusi pendidikan kesehatan lebih responsif terhadap kebutuhan nyata di lapangan.
Ia menekankan, mahasiswa perlu diarahkan ke bidang-bidang strategis yang sedang dibutuhkan negara, sehingga setelah lulus mereka dapat langsung berkontribusi dalam program prioritas pemerintah, termasuk penurunan stunting dan peningkatan kualitas gizi masyarakat.
"Jadi sekarang, kalau bisa, arahkan produksi dan pendidikan mahasiswa ke bidang yang memang sedang dibutuhkan negara," lanjutnya.
Ia menilai, kondisi ini merupakan konsekuensi dari kemajuan Indonesia sebagai negara yang terus berkembang.
BACA JUGA : Respon Banjir Aceh, UMY Rescue 2025 Fokus Layanan Kesehatan dan Trauma Healing
Menurutnya, bertambahnya program dan layanan publik justru menjadi indikator bahwa negara semakin serius membangun kualitas hidup masyarakat.
"Paham ya? Jadi ini akibat kemajuan, tidak ada yang salah," tandasnya.
Ia berharap, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan.
Dengan jumlah sumber daya manusia yang memadai, ia optimistis program gizi nasional dan berbagai kebijakan kesehatan lainnya dapat berjalan lebih efektif dan merata di seluruh wilayah Indonesia.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan anggaran dan fasilitas pendidikan agar Poltekkes dan institusi sejenis mampu meningkatkan kapasitas tanpa mengorbankan kualitas pembelajaran.
Menurutnya, investasi di sektor pendidikan kesehatan adalah investasi jangka panjang bagi ketahanan dan kemajuan bangsa.