BACA JUGA : Keraton Yogyakarta Klarifikasi Video Viral Dugaan Pengusiran Mbak Rara saat Prosesi Labuhan Parangkusumo
Ia menilai, ketimpangan ini harus segera diatasi melalui kolaborasi lintas sektor.
Pemerintah, kata dia, tengah membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) serta pemangku kepentingan lainnya.
"Maka saya sampaikan, dalam rangka pembelajaran nasional, lab mikro di Indonesia harus dilengkapi melalui kerja sama dengan HAKLI dan pihak terkait lainnya," tuturnya.
Selain meninjau fasilitas BB Labkesmas Yogyakarta, Wamenkes juga berdialog dengan tenaga kesehatan dan pengelola laboratorium.
Ia mengaku mendapatkan banyak masukan terkait kebutuhan peralatan, pelatihan sumber daya manusia, hingga dukungan anggaran yang berkelanjutan.
"Saya juga baru mendengar ini, bahwa ini masukan yang sangat penting," imbuhnya.
BACA JUGA : Labuhan Merapi Jadi Magnet Wisata, Sleman Soroti Dampak Sosial dan Lingkungan
BACA JUGA : Ubarampe Labuhan Merapi, Tradisi yang Jaga Alam dan Budaya
Ia menargetkan percepatan pembangunan dan pengoperasian laboratorium kesehatan di daerah agar masyarakat tidak lagi harus mengirim sampel berjarak ribuan kilometer untuk mendapatkan hasil uji yang sah.
Menurutnya, kondisi ini tidak hanya memakan waktu, tetapi juga berpotensi menghambat penanganan penyakit yang membutuhkan respons cepat.
"Kalau bisa, bulan Mei sudah ada lab-nya. Kita harus punya visi, punya target," imbuhnya.
Ia mengaku terkejut setelah mendengar langsung cerita tentang proses pengujian sampel dari Sorong, Papua Barat Daya.
Ia menilai, sistem yang ada saat ini masih menunjukkan ketimpangan besar dalam akses layanan laboratorium antara wilayah barat dan timur Indonesia.
"Bayangkan tadi beliau bercerita, saya sampai kaget," sebutnya.
BACA JUGA : DIY Jadi Laboratorium Nasional, Dari Reformasi Kelurahan hingga Lumbung Mataraman