YOGYAKARTA, diswayjogja.id - Sejumlah program pembangunan di tingkat kalurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) belum dapat dijalankan secara penuh.
Kondisi tersebut bukan disebabkan oleh kendala teknis, melainkan masih berlangsungnya proses penyelarasan regulasi di tingkat pusat maupun daerah.
“Bukan karena ada kendala, tetapi karena proses penyelarasan regulasi,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil DIY, KPH H. Yudanegara, Rabu (14/1/2026).
Ia menjelaskan, selain pembangunan kalurahan, terdapat sejumlah program lain yang juga masih menunggu kejelasan aturan, seperti Koperasi Merah Putih, penguatan desa, hingga kemungkinan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di kalurahan.
“Karena regulasinya belum keluar, kami belum bisa berbicara banyak,” ujarnya.
Meski demikian, pemerintah daerah telah menerima arahan khusus dari Gubernur DIY terkait pemanfaatan Tanah Kas Desa (TKD).
BACA JUGA : TKD 2026 Dipangkas, Sri Sultan Minta Pemerataan Fiskal Yogyakarta Dijaga
BACA JUGA : Terlibat Mafia Tanah TKD di Sleman, Kejati DIY Serahkan Tersangka Mantan Dukuh ke PN Sleman
Pada prinsipnya, pembangunan di atas TKD dapat dilaksanakan setelah Surat Keputusan (SK) Gubernur diterbitkan.
Namun, terdapat pengecualian untuk penggunaan TKD bagi Koperasi Merah Putih.
Dalam skema ini, pembangunan dapat mulai dilakukan hanya dengan berita acara yang ditandatangani oleh lurah dan Komandan Distrik Militer (Dandim).
“Karena pembangunan dilakukan oleh TNI, maka setelah berita acara tersebut ditandatangani, proses pembangunan bisa berjalan sambil menunggu SK Gubernur terbit,” jelasnya.
Kebijakan ini bersifat lex specialis sehingga berbeda dengan ketentuan umum yang berlaku bagi pembangunan di atas TKD.
“Ini merupakan kebijakan khusus atau lex specialis untuk Tanah Kas Desa yang digunakan bagi Koperasi Merah Putih,” ucapnya.