Setyo Budiyanto: Presiden Tak Hadir, Tapi Komitmen Berantas Korupsi Tetap Kuat

YOGYAKARTA, diswayjogja.id - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, mengatakan bahwa ketidakhadiran Presiden RI Prabobo Subianto dalam puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 di Yogyakarta tidak mengurangi komitmen pemerintah terhadap agenda pemberantasan korupsi. 

Setyo menjelaskan, sejak awal pihaknya sudah berkoordinasi dengan Presiden terkait rangkaian acara Hakordia yang digelar pada 6–9 Desember. Namun, Presiden tidak dapat hadir karena telah terikat agenda kenegaraan yang disusun jauh hari sebelumnya.

“Bapak Presiden memang hari ini tidak hadir. Tapi suasananya, dari mulai awal kegiatan, kami merasakan kehadiran beliau. Rundown kegiatan sudah kami sampaikan, tetapi karena jadwal kenegaraan, beliau tidak bisa hadir,” ungkapnya di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (9/12/2025).

Menurut Setyo, ketidakhadiran Presiden tetap terwakili oleh kehadiran sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara yang hadir secara langsung di Yogyakarta. Hal itu menunjukkan komitmen kuat pemerintah terhadap pemberantasan korupsi.

BACA JUGA : Ketua KPK Puji SPI DIY 79,4 Jadi Contoh Nasional dalam Pemberantasan Korupsi

BACA JUGA : Tanggapi Soal Donasi Bencana Sumatera, Ketua KPK Beri Penjelasan

“Beberapa menteri dan kepala lembaga yang berkenan hadir membuktikan bahwa komitmen pemerintah cukup besar. Pesan beliau jelas,pemberantasan korupsi harus tetap dilaksanakan,” ujarnya.

Puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang berlangsung di Bangsal Kepatihan, Kompleks Kepatihan Yogyakarta, dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Choiri Fauzi, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, serta Menteri Transmigrasi Indonesia Muhammad Iftitah Sulaiman. 

Soroti Manipulasi Survei SPI oleh Daerah

Setyo juga menyoroti temuan KPK terkait adanya daerah yang mencoba melakukan manipulasi pada Survei Penilaian Integritas (SPI). Dia tidak menyebutkan nama daerah tersebut, namun menegaskan praktik itu terungkap melalui sejumlah instrumen pemeriksaan.

“Ternyata masih ada daerah yang mengondisikan atau akal-akalan. Mungkin karena ada kekhawatiran atau sesuatu yang ingin ditutupi,” kata Setyo.

BACA JUGA : KPK Soroti Lemahnya Budaya Antikorupsi di Kampus dan Tantangan Gen Z

BACA JUGA : KPK Ajak Mahasiswa UMY Bangun Integritas dan Lawan Korupsi Sejak Dini

Dia menjelaskan, SPI tidak hanya mengambil respons dari pegawai, tetapi juga ahli, kelompok eksternal, purnawirawan, hingga aparat penegak hukum. Selain hasil survei, KPK turut memeriksa dokumen dan melakukan uji petik di lapangan.

“Dari situ kami tahu mana yang tidak sesuai antara dokumen dan kondisi riil. Bahkan terlihat jelas karena jawaban responden seragam semua, seperti dikomplilasi,” terangnya.

Sumber: