“Harapannya, pada tahun 2026 nanti hal seperti ini tidak terulang lagi, kira-kira begitu,” ucapnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta juga menghadapi kondisi serupa dengan daerah lain. Sekitar 30 persen lebih anggaran daerah terdampak oleh penyesuaian fiskal yang dilakukan tahun ini.
Meskipun demikian, ia menilai langkah penyesuaian perlu diarahkan pada efisiensi yang tidak mengorbankan kebutuhan dasar publik.
“Ya, kita juga sekitar 30 persen lebih, sama saja. Jadi memang harus bicara soal prioritas,” tegasnya.
Dalam konteks ini, Sultan menilai pentingnya komunikasi terbuka antara pemerintah pusat dan daerah agar kebijakan penghematan tidak hanya dilihat dari sisi angka, melainkan juga dampaknya terhadap masyarakat.
BACA JUGA : Satpol PP Sleman Perketat Patroli untuk Antisipasi Pelanggaran Aturan Minuman Beralkohol
BACA JUGA : 2.127 Pelanggaran Lalu Lintas Ditindak, Tak Pakai Helm SNI Paling Mendominasi Saat Ops Patuh Candi
Pendekatan yang lebih humanis dalam kebijakan fiskal, kata dia, akan membantu menjaga stabilitas sosial dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Meski tidak menyebut secara spesifik program yang terdampak di DIY, ia menegaskan bahwa semua pemerintah daerah kini dituntut untuk menata ulang prioritas.
Ia juga mendorong daerah untuk lebih inovatif dalam menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) sebagai penyangga terhadap fluktuasi transfer dari pusat.
Pernyataan Sultan HB X ini menegaskan pesan penting yakni kebijakan fiskal tidak boleh mengorbankan hak dasar rakyat atas pendidikan dan kesehatan.
Daerah memerlukan kepastian dukungan dari pusat agar layanan publik tetap berjalan tanpa gangguan di tengah tantangan fiskal nasional.