BANTUL, diswayjogja.id - Persoalan sampah di Kabupaten Bantul dinilai sudah pada tahap mengkhawatirkan.
Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, menegaskan bahwa landasan hukum untuk menindak pembuang sampah sembarangan sebenarnya sudah tersedia.
Namun, penerapan sanksi tegas masih menunggu konsolidasi lanjutan.
“Sesungguhnya, untuk menangkap dan menindak para pembuang sampah itu sebenarnya sudah cukup landasan hukumnya. Tinggal kita belum memutuskan untuk melakukan tindakan yang lebih represif, yang mungkin saja akan kita lakukan,” katanya, Selasa (16/9/2025).
BACA JUGA : Bupati Bantul Dorong Fatwa Haram Buang Sampah Dibaca di Masjid dan Gereja
BACA JUGA : Bantul Salurkan Bansos Stimulan Rp1,9 Juta untuk 262 Keluarga Miskin Ekstrem
Menurutnya, pemerintah daerah saat ini masih berada pada tahap sosialisasi dan edukasi. Upaya pencegahan dilakukan melalui pemasangan kamera CCTV, hingga operasi tangkap tangan (OTT) yang sudah dijalankan oleh Satpol PP.
“Saat ini kita masih dalam tahap merangkak, bergerilya: mulai dari sosialisasi, edukasi, pemasangan CCTV, hingga OTT,” ujarnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa sanksi hukum tidak bisa dihindari jika perilaku membuang sampah sembarangan terus berlanjut.
“Jelas bahwa membuang sampah sembarangan itu salah. Itu bisa dihukum, bisa diberikan sanksi,” jelasnya.
Ia menyebut, langkah represif ke depan akan diputuskan setelah pemerintah daerah melakukan konsolidasi lebih kuat dengan berbagai pihak.
“Maka biarlah nanti kita konsolidasi lagi lebih kuat, untuk menentukan kapan kita menerapkan sanksi-sanksi dan tindakan yang lebih tegas,” tuturnya.
Larangan Plastik Bisa Guncang UMKM
Ia menyoroti dua isu penting dalam pengelolaan lingkungan di daerahnya, yakni perbaikan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) dan wacana pelarangan penggunaan plastik.
BACA JUGA : 167 Petani Bantul Ubah Pasir Jadi Lumbung Bawang Merah
BACA JUGA : 5 Ton Pupuk untuk Lahan Pasir, Strategi Bantul Ubah Pasir Jadi Lumbung Pangan