YOGYAKARTA, diswayjogja.id - Menteri Sosial (Mensos) RI Saifullah Yusuf, menyebutkan kedua mantan Presiden RI yaitu Soeharto dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur), berpeluang mendapatkan gelar pahlawan nasional.
Mensos Gus Ipul mengatakan pihaknya menerima masukan dari semua pihak, meskipun ada pro kontra dalam usulan gelar pahlawan nasional.
"Sering saya sampaikan, Pak Harto dan Gus Dur berpeluang untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional. Bersama dengan tokoh-tokoh yang ada Habieb Yasin, ada M. Yusuf dan juga para ulama-ulama lain, seperti guru tua," ujar Gus Ipul ditemui di SMA Taman Madya Ibu Pawiyatan Taman Siswa Yogyakarta, Sabtu (3/5/2025) petang.
Gus Ipul mengatakan penyematan gelar pahlawan nasional melalui sejumlah proses yang dilalui, sehingga dia menilai wajar jika ada pro kontra di kalangan masyarakat.
BACA JUGA : Mensos Tinjau Taman Siswa Yogyakarta, Sekolah Rakyat Beroperasi Tahun Pelajaran 2025-2026
BACA JUGA : Bantu Pelajar Tidak Mampu, Kemensos RI Pertimbangkan untuk Pakai Kurikulum Joglo Tani
"Gelar Pahlawan Nasional itu ada prosesnya. Prosesnya kita lalui. Pada saatnya akan kita putuskan. Kita tahu ada pro-kontra, tetapi memang Pak Harto dan Gus Dur, dua-duanya sudah diusulkan beberapa kali untuk mendapatkan gelar pahlawan," katanya.
Peluang Soeharto mendapatkan gelar pahlawan pada tahun ini usai namanya dicabut dari TAP MPR 11/1998 soal korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
"Tapi dulu ada kendala di Tap MPR. Nah, sekarang Tap MPR-nya sudah dicabut, kendala-kendala formalnya sudah tidak ada lagi. Maka itu, saya ulang sekali lagi, berpotensi dan berpeluang untuk mendapatkan gelar pahlawan," tutur Gus Ipul.
Proses tersebut telah dilalui mulai dari usulan bupati, kemudian melakukan seminar di daerah tersebut, naik ke tingkat gubernur dan timnya, dan berakhir ke tim Kemensos.
BACA JUGA : Wujudkan 'Wong Cilik Iso Ngguyu', Kemensos Gelontorkan Dana Hampir Satu Triliun di DIY
BACA JUGA : Lewat Program RBI, Kementerian PPPA Libatkan 'Aisyiyah Berdayakan Perempuan dan Perlindungan Anak
"Setelah dari kami, nanti kita naikkan ke dewan gelar, dan dewan gelar nanti akan membawa ke presiden," imbuhnya.
Pihaknya bakal membuka dialog publik terkait adanya penolakan dari masyarakat yang muncul melalui sebuah petisi daring.
"Kalau kami, dialog publik kan bisa di mana saja. Kan sudah ada yang mendukung juga, ada juga yang menolak. Ini hal yang biasa menurut kami, Kita terima saja ini sebagai suatu proses pembelajaran bersama. Karena yang diusulkan ini manusia, bukan malaikat," pungkasnya.