JOGJA, diswayjogja.id - Sudah hampir dua minggu program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia.
Respon beragam dari kalangan masyarakat pun muncul mengenai pelaksanaan program ini. Mulai dari para siswa hingga ahli mengomentari program yang saat ini sedang berjalan.
Tidak sedikit masyarakat yang mengkritik keberlangsungan program ini.
Pasalnya, masih banyak hal yang sepertinya belum dibahas lebih mendalam dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, terutama indikator keberhasilan dari tiap tujuan di program ini.
Pro Kontra Suatu Kebijakan
Dekan Fakultas Teknologi Pertanian UGM, Prof Eni Harmayani, mengatakan memang sudah sewajarnya terdapat pro dan kontra dalam suatu kebijakan yang diambil pemerintah.
BACA JUGA : Jelang Libur Imlek, Pusdalopka Daop 6 Yogyakarta Siap Tangani Perjalanan Kereta Api 24 Jam
BACA JUGA : Sebanyak 200 Pelanggar Larangan Merokok di Malioboro, Bakal Disidang di Tempat
Di antaranya kontroversi soal dana yang dipatok untuk masing-masing anak yang awalnya Rp15.000 menjadi Rp10.000.
Perhitungan ini tentu saja menimbulkan perdebatan apakah dapat mencukupi jumlah gizi yang dibutuhkan oleh seorang anak. Begitu juga dengan menu makanan yang disajikan.
Dengan keterbatasan dana tersebut, menu yang disajikan pun belum tentu cukup untuk menyesuaikan dengan selera anak-anak.
Benar saja, bahwa terdapat beberapa kasus yang muncul seperti lauk yang tidak diminati anak dan berakhir terbuang karena tidak dikonsumsi.
Dia menjelaskan berbagai persoalan yang muncul di lapangan dalam 2 minggu ini, program ini perlu dikaji lebih dalam mengenai jenis menu makanan dan cara pengolahan agar tidak terjadi food waste.
"Setiap daerah memiliki budaya atau kebiasaan tersendiri dalam mengolah pangan sehingga penting untuk diadakan standarisasi nasional dalam penentuan menu, kandungan gizi bahan baku, dan pengolahan pangan tersebut agar kandungan gizinya tetap terjaga,” kata Eni, melalui keterangan tertulisnya, Rabu (22/1/2025).
Kolaborasi dengan Berbagai Pihak
Untuk memantau indikator keberhasilan dan standarisasi nasional tersebut perlu diadakan kolaborasi dengan berbagai pihak agar hasilnya maksimal.
Mulai dari pihak sekolah, ahli pangan, ahli gizi, dan pemerintah daerah setempat.