YOGYAKARTA, jogjadisway.id - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid melakukan kunjungan ke Kantor Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah di Yogyakarta, Rabu (18/12/2024).
Nusron Wahid mengapresiasi keterbukaan Muhammadiyah dan menyampaikan bahwa kunjungannya adalah bagian dari upaya untuk berdialog dengan pemangku kepentingan bangsa.
“Terimakasih atas waktunya. Sudah lama kami ingin ke Kantor PP Muhammadiyah, baik di Menteng maupun di Jogja. Kami membutuhkan sharing dengan stakeholder bangsa Indonesia, salah satunya Muhammadiyah,” kata Nusron.
Nusron mengaku kehadirannya juga untuk meminta dukungan dan doa dari Muhammadiyah dalam menjalankan tugasnya sebagai Menteri ATR/BPN. “Saya ingin doa restunya, meskipun ini bukan tahniah nikmat tapi justru tahniah beban,” ucapnya.
BACA JUGA : Haedar Nashir Resmikan Gedung Comprehensive Cancer Center (CCC) RS PKU Muhammdiyah Gamping Sleman
BACA JUGA : Akan Dibangun di Atas Tanah Kraton, Sebagian TPR Wisata Baru Bantul Dibangun Semi Permanen
Menurutnya, tugas di Kementerian ATR/BPN sangat relevan dengan kondisi keumatan dan kebangsaan, sehingga ia berharap bisa bekerja sama dengan Muhammadiyah untuk mencari solusi terkait persoalan pertanahan nasional.
“Kami ke sini ingin mencari partner untuk mencari solusi tentang pertahanan nasional agar lebih berkeadilan tetapi tidak memutus rantai ekonomi,” jelasnya.
Melalui kunjungan ini, pihaknya ingin memperlihatkan komitmen antara Kementerian ATR/BPN dan Muhammadiyah untuk membangun sinergi dalam mendukung kepentingan bangsa, khususnya dalam pengelolaan tanah dan aset yang lebih berkeadilan.
Selain itu, dalam pertemuan tersebut membahas isu-isu strategis terkait pengelolaan tanah dan aset, termasuk sertifikasi tanah wakaf milik Muhammadiyah. Nusron menegaskan komitmen Kementerian ATR/BPN untuk terus meningkatkan pelayanan kepada Persyarikatan Muhammadiyah dan warga Muhammadiyah dalam pengurusan sertifikasi tanah guna untuk memenuhi kebutuhan umat dan bangsa.
BACA JUGA : Gandeng POLDA DIY, BPN Gencar Lawan Mafia Tanah
BACA JUGA : Akan Dibangun di Atas Tanah Kraton, Sebagian TPR Wisata Baru Bantul Dibangun Semi Permanen
“Kami berdiskusi soal peningkatan dan percepatan pelayanan kami kepada Persyarikatan Muhammadiyah dan warga Muhammadiyah, baik dalam mengurus sertifikasi wakaf maupun sertifikasi hak atas tanah yang diberikan pemerintah,” jelas Nusron.
Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyampaikan berbagai persoalan terkait pengelolaan tanah dan aset milik Persyarikatan Muhammadiyah, serta harapan untuk peningkatan koordinasi antara ormas keagamaan dan pemerintah dalam isu agraria.
“Kami mengucapkan selamat atas amanah yang diberikan sebagai Menteri ATR/BPN. Ini tugas yang tidak ringan karena berkaitan dengan urusan agraria, urusan tanah ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” ujar Haedar Nashir saat membuka pertemuan.