Muhammadiyah Dorong Philantropreneurship dalam Pemberdayaan Masyarakat di 2026

YOGYAKARTA, diswayjogja.id – Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menggelar agenda MPM Outlook 2026, Sabtu (3/1/2026) di Gedoeng Moehammadijah, Kota Yogyakarta. 

Bendahara Umum PP Muhammadiyah Hilman Latief menekankan bahwa Outlook 2026 menjadi momentum penting untuk meninjau ulang model pemberdayaan masyarakat yang selama ini dijalankan oleh MPM.

“Ini membutuhkan pemikiran yang terus-menerus untuk bisa dikembangkan, terutama terkait arah baru pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan Muhammadiyah ke depan,” ujar Hilman.

Hilman juga mengajak seluruh peserta untuk melihat jauh ke depan dengan mengajukan pertanyaan mendasar terkait keberlanjutan pendanaan gerakan pemberdayaan. 

BACA JUGA : Difabel Muhammadiyah Kembangkan Telur Moe, Produk Telur Bersertifikasi Internasional Pertama di Dunia

BACA JUGA : Ustaz Muhammad Jazir ASP Wafat, Muhammadiyah Kehilangan Arsitek Perjuangan Masjid Jogokariyan

Selama ini, kata dia, pemberdayaan Muhammadiyah banyak bertumpu pada basis filantropi Islam, namun pola tersebut perlu dikaji ulang keberlanjutannya.

Berangkat dari hal tersebut, Hilman menawarkan pendekatan philantropreneurship, yakni model pemberdayaan masyarakat yang mengombinasikan filantropi dengan kewirausahaan.

Guru Besar Filantropi Islam itu menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat lebih tepat dimaknai sebagai empowerment dibandingkan sekadar development. 

Menurutnya, development cenderung berfokus pada penyediaan fasilitas, sementara empowerment menitikberatkan pada penguatan kapasitas internal masyarakat.

BACA JUGA : Haedar Nashir Minta Warga Muhammadiyah Fokus Kemanusiaan di Tengah Bencana Sumatra

BACA JUGA : Relawan MDMC Dikerahkan, Muhammadiyah Fokus Bantuan Kesehatan, Air Bersih dan Hunian Darurat di Sumatra

“Kalau empowerment itu lebih kepada internal, memberikan kekuatan, memberikan kemampuan, menambah tenaga kelompok masyarakat,” jelasnya.

Secara definitif, empowerment merujuk pada proses masyarakat untuk memiliki kapasitas dan kemampuan mengambil keputusan secara mandiri, sehingga tidak bergantung pada entitas eksternal. 

Sumber: