Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman Arjuna Al Ichsan Siregar menilai dengan kondisi hanya diikuti dua pasangan calon itu, di masyarakat akan nampak kelompok pendukung masing-masing.
Jika tidak mendukung A maka mendukung B. Arjuna melihat kondisi ini sangat perlu diantisipasi sedini mungkin agar jangan sampai hal tersebut mengakibatkan keharmonisan di masyarakat ikut t erbelah.
Upaya yang dilakukan untuk menjaga keharmonisan di masyarakat dilakukan melalui edukasi-edukasi kepada pendukung masing-masing pasangan calon.
Edukasi yang perlu ditekankan kepada masyarakat pemilih antara lain berfokus pada 'berbeda pilihan adalah hal yang biasa' dan 'bagaimana bisa bersamasama mengedepankan sikap bisa saling percaya di tengah masyarakat'.
Edukasi itu menjadi signifikan terutama agar nantinya para pihak dapat menerima apapun hasil Pilkada dan mengantisipasi dampak buruk terpecahnya masyarakat yang mungkin tercipta
Mewujudkan Pilkada Sleman 2024 Kondusif
Sebagai upaya mewujudkan Pilkada 2024 yang kondusif, Bawaslu Kabupaten Sleman juga menggandeng para pemangku kepentingan untuk mewujudkan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman yang aman, tertib, dan damai.
Untuk itu, Bawaslu Sleman juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait melalui Rapat Koordinasi Pemangku Kepentingan Pengawasan Pilkada bertemakan
"Optimalisasi Pencegahan Potensi Kerawanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024".
Dalam koordinasi itu, Bawaslu Kabupaten Sleman berupaya menyamakan persepsi terkait regulasi pengawasan pemilihan kepada para pemangku kepentingan, terutama tentang politik uang dan netralitas ASN.
BACA JUGA : Bosan di Kampus Terus, Berikut 5 Spot Foto untuk Wisuda Terbaik yang Ada di Jogja
BACA JUGA : 5 Tempat Belanja Baju Murah di Jogja, Jadi Andalannya Mahasiswa
Bawaslu Sleman menilai suksesnya penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati di Sleman tidak hanya tugas dari Bawaslu semata, tetapi merupakan tugas bersama antara Bawaslu dengan jajaran pemangku kepentingan seperti KPU, TNI-Polri, Dinas Dukcapil, Kesbangpol, Sekretariat Daerah, Dinas Kominfo dan Satpol PP Kabupaten Sleman.
Koordinasi tersebut dilakukan untuk deteksi dini potensi-potensi kerawanan pelaksanaan Pilkada Sleman 2024, sebab berdasarkan catatan dari Badan Intelijen Nasional Daerah (Binda) DIY Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tahun 2024, Kabupaten Sleman masuk kategori rawan tinggi.
Secara garis besarnya, IKP pada Pilkada 2024 diperkirakan tidak akan jauh berbeda dengan IKP pada Pemilu 2024.
Guna mengantisipasi hal tersebut, koordinasi dan komunikasi yang sinergis dan intensif antara Bawaslu, KPU, aparat keamanan, pemerintah daerah setempat, dan masyarakat sipil sangat diperlukan.