JCW Sebut Pilkada via DPRD, Solusi Hemat atau Pembuka Pintu Politik Transaksional?

YOGYAKARTA, diswayjogja.id - Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mencuat, didorong oleh sejumlah elit partai politik. 

PDI Perjuangan menolak, sementara PKS belum menentukan sikap, menandakan perdebatan belum menemukan titik temu.

Alasan utama yang dikemukakan pihak pendukung adalah efisiensi anggaran. 

Mereka menilai Pilkada via DPRD lebih hemat ketimbang Pilkada langsung, karena biaya penyelenggaraan yang besar serta risiko praktik politik uang atau money politic dalam Pilkada langsung. 

Anggaran Pilkada 2024, misalnya, ditaksir mencapai Rp 37 triliun.

BACA JUGA : Nama Harda Kiswaya Hilang di Dakwaan Korupsi Hibah Pariwisata Sleman, JCW Desak Jamwas dan Komjak Turun Tangan

BACA JUGA : Dana Kalurahan Dicairkan Tapi Tak Disalurkan, JCW Desak APH Selidiki Kasus Wonokromo Bantul

Namun, menurut Baharuddin Kamba, Aktivis Jogja Corruption Watch (JCW), pendekatan ini justru berisiko. 

“Dilihat dari sisi manapun, Pilkada via DPRD berpotensi menghapus partisipasi publik dan mengandung logika sesat pikir,” katanya, Kamis (8/1/2026). 

Ia menegaskan bahwa solusi berbasis efisiensi anggaran tidak otomatis menjawab masalah politik uang.

Ia membandingkan besaran anggaran Pilkada dengan program pemerintah lainnya. 

Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, menelan anggaran Rp 71 triliun, hampir dua kali lipat Pilkada. 

“Jika anggaran Pilkada Rp 37 triliun dianggap besar, lalu bagaimana dengan program MBG senilai Rp 71 triliun yang sarat masalah tapi tidak dianggap pemborosan?” ucapnya.  

BACA JUGA : Rp 1,2 Triliun Sehari Bisa Selamatkan Korban Banjir Sumatera, JCW Desak Presiden Alihkan Anggaran MBG

Sumber: