MPBI DIY Desak UMK 2026 Setara KHL Rp 4,6 Juta demi Hak Hidup Layak Buruh Yogyakarta

YOGYAKARTA, diswayjogja.id - Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY menilai bahwa kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) DIY tahun 2026 yang berada di kisaran 6 persen belum mampu menjawab persoalan mendasar pemenuhan hak pekerja atas penghidupan yang layak. 

Kenaikan tersebut memang mengikuti formula pengupahan nasional, namun dinilai masih bersifat administratif dan belum menyentuh realitas hidup buruh di Yogyakarta.

Koordinator MPBI DIY, Irsyad Ade Irawan, menegaskan bahwa upah tidak boleh dipahami semata sebagai variabel ekonomi atau instrumen stabilitas pasar tenaga kerja. 

Menurutnya, upah merupakan hak dasar yang berkaitan langsung dengan martabat manusia.

“Konstitusi secara tegas menjamin hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak ini juga ditegaskan dalam berbagai instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi Indonesia,” katanya, Rabu (24/12/2025).

BACA JUGA : Kritik Kebijakan Upah, MPBI DIY Desak Pemerintah Tinggalkan Formula PP 56/2023

BACA JUGA : MPBI DIY Desak UMP 2026 Naik Rp4 Juta dan Perlindungan Pekerja

MPBI DIY menyoroti adanya ketimpangan serius antara kenaikan upah dan biaya hidup riil di Yogyakarta. 

Dalam beberapa tahun terakhir, harga pangan, sewa hunian, transportasi, pendidikan, dan layanan kesehatan terus mengalami peningkatan signifikan. 

Kondisi ini melahirkan paradoks, Yogyakarta dilabeli sebagai daerah dengan upah murah, namun pada saat yang sama memiliki biaya hidup tinggi.

Paradoks tersebut semakin terkonfirmasi setelah Kementerian Ketenagakerjaan merilis data kebutuhan hidup layak (KHL) nasional. 

Angka KHL Yogyakarta tercatat mencapai Rp4,6 juta. 

BACA JUGA : Buruh Desak Kenaikan Upah Minimum DIY 50 Persen, MPBI Sebut Upah Bukan Sekadar Angka

BACA JUGA : MPBI DIY Gelar Aksi Solidaritas, Desak PHI Yogyakarta Tegakkan Keadilan bagi Buruh

Sumber: