Muhammadiyah Nilai Proyek Strategis Nasional Era Jokowi Picu Bencana dan Konflik Agraria

BANTUL, diswayjogja.id - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menilai kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN) pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo berkorelasi dengan berbagai bencana lingkungan, konflik agraria, dan tragedi kemanusiaan di sejumlah daerah.

Ketua PP Muhammadiyah bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Busyro Muqoddas menyatakan, kesimpulan tersebut merupakan hasil kajian dan riset lapangan multidisipliner yang dilakukan Muhammadiyah melalui perguruan tingginya sejak 2016.

“Sejak 2016, Muhammadiyah sudah melakukan kajian langsung di lapangan, mulai dari Rembang, Wadas, Banyuwangi, Pantai Indah Kapuk di Banten, hingga Ternate dan Halmahera Tengah. Hasilnya menunjukkan adanya korelasi kuat antara kebijakan nasional, khususnya PSN, dengan bencana dan konflik agraria,” ungkap Busyro di Gedung AR. Fachrudin A, Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Jumat (19/12/2025).

Busyro menjelaskan, salah satu kajian awal Muhammadiyah dilakukan terhadap proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung, yang merupakan proyek infrastruktur strategis nasional. Menurutnya, kajian PP Muhammadiyah pada 2016 menyimpulkan proyek tersebut tidak layak secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

BACA JUGA : Haedar Nashir Minta Warga Muhammadiyah Fokus Kemanusiaan di Tengah Bencana Sumatra

BACA JUGA : Relawan MDMC Dikerahkan, Muhammadiyah Fokus Bantuan Kesehatan, Air Bersih dan Hunian Darurat di Sumatra

“Waktu itu kami mengundang pakar yang pro dan yang kritis, ahli kebijakan publik, keuangan, dan anggaran. Kesimpulannya, proyek kereta cepat tidak layak dengan berbagai pertimbangan, termasuk beban utang luar negeri sekitar Rp80 triliun,” ujarnya.

Namun demikian, kata Busyro, masukan tersebut tetap tidak menghentikan proyek dan bahkan muncul wacana pengembangan proyek serupa di rute Jakarta–Surabaya.

Kajian serupa, lanjut Busyro, dilakukan Muhammadiyah dalam konflik agraria di Wadas, Purworejo, yang berkaitan dengan penambangan batu andesit untuk kepentingan proyek nasional. Hasil kajian menyebutkan bahwa bencana ekologis dan konflik sosial di Wadas tidak bisa dilepaskan dari kebijakan pembangunan di tingkat pusat.

“Wadas adalah contoh nyata hilirisasi kebijakan pusat. Penggundulan hutan dan konflik agraria terjadi karena proyek yang ditetapkan sebagai kepentingan nasional,” katanya.

BACA JUGA : Respon Banjir Aceh, UMY Rescue 2025 Fokus Layanan Kesehatan dan Trauma Healing

BACA JUGA : 28 Mahasiswa Terdampak Bencana Sumatra Dibebaskan SPP, UMY Kritik Pengelolaan SDA

Busyro menambahkan, pola yang sama juga ditemukan di Banyuwangi, Rembang, Morowali, kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), hingga Halmahera Tengah. Menurutnya, berbagai kasus tersebut menunjukkan bahwa PSN kerap mengabaikan aspek lingkungan, keadilan sosial, dan hak masyarakat.

“Tragedi kemanusiaan dan bencana yang kita lihat hari ini merupakan hilir dari kebijakan nasional, terutama PSN di era Presiden Jokowi,” tegas Busyro.

Sumber: