Pasca Pilkada 2024, Sri Sultan HB X Ajak Kerja Nyata dan Kolaborasi Budaya

Pertama, “rahayuning bawana kapurba waskitaning manungsa”—bahwa kesejahteraan dunia, tergantung pada manusia yang memiliki ketajaman rasa, serta bagaimana manusia menjalin harmoni dengan alam.

Kedua, “darmaning manungsa mahanani rahayuning negara”—bahwasanya tugas manusia adalah menjaga keselamatan negara. Ketiga, “rahayuning manungsa dumadi karana kamanungsane”—bahwa keselamatan manusia adalah oleh kemanusiaannya sendiri.

BACA JUGA : Belum Ikut Program Makan Bergizi Gratis, Pemda DIY Pastikan Cukupi Kebutuhan Bahan Pangan

BACA JUGA :  Anggaran Rp42 Miliar untuk Program Makan Bergizi Gratis, Pemda DIY Tunggu Petunjuk Teknis

"Sehingga dapat dimengerti, pada hakikatnya, makna yang tersandang dalam Hamemayu Hayuning Bawana, adalah misi mulia manusia, untuk senantiasa menjadikan perbuatan baik kepada sesama dan alam lingkungannya, sebagai bukti bahwa ia benar-benar hidup, dengan perannya masing-masing, walau sekecil apapun," tuturnya.

Terkait dengan cita-cita Pandu Nusantara hari ini, maka nilai moral Hamemayu Hayuning Bawana,memang harus senantiasa ditransformasi, agar tetap menjadi sebuah budaya hidup atau living tradition.

"Bahwa budaya bukan sekedar kata benda, tetapi menjadi kata kerja aktif-produktif di era modern, melalui pendekatan teknokratis, sistematis, dan berkelanjutan," imbuhnya.

Di lingkup Pemda DIY misalnya, Sri Sultan mengatakan budaya organisasi dan reformasi birokrasi didesain, untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. 

BACA JUGA : 1.041 Pedagang Malioboro Tuntut Pemda DIY Libatkan Mereka Soal Proses Relokasi Lapak

BACA JUGA : Perkuat Kualitas Pariwisata, Pemda DIY Gencarkan Quality Tourism di Gunungkidul dan Kulon Progo

Tujuannya untuk menghadirkan layanan publik yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada pencapaian hasil nyata bagi masyarakat.

Salah satu contohnya yaitu penggabungan beberapa bagian dari Biro Tata Pemerintahan dan Biro Pemberdayaan Masyarakat menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil.

"Saya berharap, penyesuaian kelembagaan ini dapat mempercepat terwujudnya Reformasi Kalurahan secara tuntas dan menyeluruh," jelasnya.

Menurutnya, kalurahan bukan sekadar menjadi entitas administratif, tetapi sebuah ruang kehidupan yang memberdayakan, mengayomi, dan menjadi fondasi, dari sebuah peradaban yang lebih luhur, untuk memerangi segala bentuk kemiskinan, keterbelakangan, dan kesenjangan. 

BACA JUGA :  Pemda DIY Operasikan 374 CCTV, Pastikan Keamanan dan Kenyamanan Wisatawan di Yogyakarta

Sumber: