Pengusaha Katering di Bantul Diminta Hati-hati dan Tidak Tergiur Tawaran Penyedia Program Makan Bergizi Gratis
Pengusaha katering di Bantul diminta hati-hati dan tidak tergiur dengan tawaran penyedia program makan bergizi gratis--iStockphoto
Oleh karena itu, akan ada pengaturan terkait dengan pengawasan program MBG di titik SPPG. Sementara untuk menambah petugas gizi, diakui Agus, cukup sulit.
Sebab, dinas tidak mungkin melakukan penambahan petugas melalui program pegawai honorer. Apalagi saat ini tidak ada rencana perekrutan non-ASN.
BACA JUGA : Anggaran Makan Bergizi Gratis 10 Ribu, Ini Respon dari Ahli Gizi Universitas Gadjah Mada
BACA JUGA : Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis di 12 Sekolah, Dinkes Brebes Berikan Catatan Perbaikan
“Tapi nanti kami upayakan dengan mengoptimalkan SDM yang ada. Nanti tidak hanya petugas gizi saja yang dilibatkan. Kami akan libatkan petugas kesehatan lingkungan nantinya,” jelasnya.
Terkait dengan evaluasi dari Dinkes Bantul mengenai uji coba Program MBG, Agus mengakui jika respons baik terlihat dari orang tua maupun siswa terhadap uji coba program tersebut.
“Dan, memang ada dampaknya. Anak-anak yang biasa tidak makan, sekarang dengan adanya tambahan makan dengan gizi berada dibandingkan di rumah, tentunya berdampak ke arah yang lebih baik [kesehatan anak],” paparnya.
Di sisi lain, diakui oleh Agus, adanya rencana penerapan program MBG telah berdampak kepada penambahan pengajuan jumlah katering untuk kepengurusan Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SHLS).
BACA JUGA : Uji Coba Makan Bergizi Gratis Dinilai Efektif Beri Dampak Nyata, Siswa di Bantul Nambah Berat Badan
BACA JUGA : Pemda DIY Alokasikan Rp42 Miliar untuk Program Makan Bergizi Gratis Tahun 2025
Di mana, sertifikat ini menjadi syarat wajib yang harus dimiliki katering agar terlibat dalam program MBG. Jika sebelumnya, Dinkes mencatat baru ada lima usaha katering dari total 432 usaha katering yang memiliki SHLS, maka saat ini jumlah usaha katering yang mengantongi SHLS terus bertambah.
“Kemarin sudah ada beberapa yang mendapatkan [SHLS]. Belum sampai lima usaha katering baru yang mendapatkan SHLS. Tapi saat ini sedang on progress,” jelasnya.
Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Bantul Nugraha Eko Setyanto menambahkan sampai saat ini Pemkab Bantul dan sejumlah dinas di lingkungan Pemkab Bantul masih menunggu terkait petunjuk teknis untuk pelaksanaan program MBG di 2025.
Meski telah ada uji coba di sejumlah sekolah di Kabupaten Bantul untuk program MBG, namun sampai saat ini belum ada petunjuk teknis terkait pelaksanaan program tersebut.
BACA JUGA : Uji Coba Program, 2.000 Paket Makan Bergizi Gratis Diberikan ke Santri di Kompleks Ponpes Ali Maksum Krapyak
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: harianjogja.com