Komunitas Mobil Patah Hati: Menyembuhkan Jiwa-jiwa yang Patah, Kecewa dan Tidak Tahu Arah

JOGJA, diswayjogja.id - Komunitas Mobil Patah Hati berusaha mencari dan menyembuhkan jiwa-jiwa yang patah, kecewa dan tidak tahu arah.

Mereka yang disembuhkan adalah kelompok yang mengarah ke gangguan jiwa. Suatu hari, panggil saja dia Fulan (bukan nama sebenarnya), hendak lulus dari sekolah lanjutan tingkat pertama di Gunungkidul.

Sayangnya, Fulan perlu mengubur keinginannya untuk menempuh pendidikan ke sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA). Orang tuanya tidak mampu membiayai proses pendidikan Fulan.

Sebagai gantinya, orang tua Fulan berjanji membelikan anaknya sepeda motor. Fulan sepakat. Saat teman-temannya berangkat sekolah SLTA, Fulan hanya melihatnya dari rumah.

Naasnya, orang tua Fulan tidak menepati janjinya untuk membelikan sepeda motor. Sudahlah tidak sekolah, Fulan juga tidak bisa bermain sepeda motor.

BACA JUGA : Politik Uang di Sleman, Total 7 Orang Dipanggil Bawaslu, Ini Hasil Pemeriksaannya

BACA JUGA : Makin Tak Terkendali, Pemkot dan DLH Kota Jogja Akan Berlakukan Kartu Pembuang Sampah

Tumpukan kekecawaan itu yang membuat Fulan terganggu jiwanya. Orang tua Fulan tidak tahu cara merawat anaknya, termasuk belum ada biaya untuk berobat. Di sinilah Komunitas Mobil Patah Hati menjalankan tugasnya.

Pendiri Mobil Patah Hati, Andani Ratna Setyawan, mengatakan komunitas yang sudah berdiri sejak 2016 tersebut menyediakan layanan penjemputan hingga pendampingan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Mereka juga mendampingi orang terlantar serta korban perundungan.

“Mobil Patah Hati lahir dari keprihatinan tingginya kasus ODGJ dan bunuh diri di Gunungkidul. Rata-rata kasus bunuh diri 33 sampai 34 per tahun. Untuk ODGJ, kami lihat data ada sekitar seribu orang di Gunungkidul,” kata Andani, dikutip Harian Jogja, Selasa (26/11/2024).

“Kami berdiri membantu program pemerintah yang terlalu administrasi, kami potong kompas.”

Semua layanan gratis, mulai dari penjemputan sampai pendampingan. Mobil Patah Hati bekerja sama dengan fasilitas kesehatan dan juga pemerintah. 

Layanan termasuk dengan mendampingi ODGJ menjadi anggota BPJS Kesehatan, agar pengobatannya ditanggung negara.

Lantaran memerlukan legalitas dalam berbagai urusan dengen pemerintah, gerakan ini mengurus administrasi hukum pada 2021.

Sumber: harianjogja.com