Mengulik Alasan Yogyakarta Disebut Daerah Istimewa, Simak Ulasan Lengkapnya

Di zaman penjajahan Belanda, daerah yang memiliki asal-usul dengan pemerintahannya sendiri disebut Zelfbesturende Landschappen dan pada masa kemerdekaan disebut dengan Daerah Swapraja.

2. Gubernur dan Wakilnya Diisi oleh Sultan dan Adipati Secara Turun Temurun

Sejak Amanat 5 September 1945 dikeluarkan oleh Sri Sultan HB IX dan Paku Alam VIII yang menyatakan bahwa Jogja sebagai bagian dari Indonesia, ini sekaligus menandakan bahwa Jogja terdiri atas dua gabungan kerajaan, Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman.

Bentuk pemerintahan Yogyakarta adalah menganut sitem desentralisasi asimetris yang menggabungkan sistem monarki dalam kelembagaan informal pemerintahan daerahnya dengan memegang erat nilai keistimewaan sebagai warisan kerajaan.

BACA JUGA : Kampung Prawirotaman di Jogja: Sejarah Panjang dari Tahun 1756 hingga Menjadi Sentra Penginapan Turis

BACA JUGA : 5 Kedai Bakpia Legendaris Khas Jogja, Punya Banyak Varian Rasa yang Menarik

Selain itu, yang amat membedakan Jogja dengan daerah lain adalah Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman sampai saat ini masih berperan penting dalam tata pemerintahan.

Posisi gubernur dijabat oleh Sultan dan Adipati yang bertakhta sebagai wakilnya dan berlaku turun temurun yang menjadikannya salah satu alasan kenapa Jogja disebut daerah istimewa.

Dengan begitu, ini menjadi jawaban atas mengapa Jogja tak pernah mengadakan pemilihan gubernur dan kota ini menggunakan prosesi pengukuhan yang masa jabatannya lima tahun.

3. Terbitnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012

Keistimewaan Jogja smakin diakui setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

BACA JUGA : Sulap Lingkungan Kumuh Jadi Rumah Layak Huni, Program Pemkot Jogja ini Akan Selesai Akhir Tahun

BACA JUGA : Ayam Goreng Kalasan Khas Jogja: Hidangan Lezat yang Punya Banyak Fakta Unik

Isi dalam undang-undang tersebut di antaranya adalah batas dan pembagian wilayah, kewenangan, bentuk dan susunan pemerintahannya. 

Dari undang-undah tersebut juga dapat dipahami jika Jogja memiliki dana keistimewaan (danais) yang asalnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sumber: jogja.idntimes.com