BKKBN DIY Ajak Pemangku Kepentingan Berperan Aktif Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting

Namun, capaian ini sudah termasuk lebih baik dari hasil Riskesdas 2018 yang mencapai 7,6 persen.

Ia menjelaskan Kota Yogyakarta memiliki jumlah balita BBLR tertinggi sebesar 7,72 persen, sedangkan terendah sebesar 5,64 persen di Kabupaten Bantul.

Kabupaten Gunungkidul perlu mendapatkan perhatian mengingat tingkat ibu hamil kurang energi kronis (KEK) tertinggi yakni mencapai 16,30 persen, terendah 10,60 persen di Kabupaten Sleman.

“Tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam penanganan prevalensi stunting secara umum antara lain terkait aspek anggaran dan penyalurannya, aspek data dan aplikasi, aspek edukasi, aspek geografis, aspek koordinasi internal, dan aspek kependudukan. Dari hasil uji regresi data panel, secara statistik belanja pemerintah dapat menurunkan tingkat prevalensi stunting di DIY, sejalan dengan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang juga berpengaruh signifikan dalam menurunkan tingkat prevalensi stunting di DIY, di mana setiap kenaikan IPM sebesar 1 persen akan menurunkan tingkat prevalensi stunting di DIY sebesar 2,60 persen,” katanya.

Diskusi ini selain untuk memperoleh informasi yang komprehensif, diskusi ini juga sangat bermanfaat bagi penetapan kebijakan yang lebih efisien dan efektif serta berkelanjutan.

BACA JUGA : Pemkot Yogyakarta Integrasikan Seni Membatik Dengan Kurikulum Sekolah, Untuk Mengenalkan Batik Sejak Dini

BACA JUGA : Pemkot Sosialisasikan Pemberian Bantuan Hukum Gratis Untuk Warga Miskin Di Kota Yogyakarta

Poin penting yang perlu dicatat antara lain perlunya komitmen pada level pemerintahan yang lebih tinggi pada wilayah yang masih mengalami kenaikan tingkat prevalensi stunting untuk melaksanakan evaluasi dan asistensi terhadap program intervensi prevalensi stunting.

Ia mengatakan cerita sukses mengenai kebijakan daerah yang berhasil menahan prevalensi stunting juga perlu didupilkasi oleh wilayah lainnya

Aktivasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) sampai ke level kalurahan termasuk dengan pembentukan Tim Pendamping Keluarga (TPK), sejalan dengan strategi-strategi tersebut.

Ini sebagai ujug tombak penanganan stunting di level terkecil yakni kalurahan dan keluarga perlu terus digiatkan. “Mereka harus dioptimalkan dalam percepatan penurunan stunting,” katanya.

Kepala Kanwil DJPb DIY Agung Yulianta juga menyampaikan tingkat prevalensi stunting di DIY periode 2018 hingga 2023 menunjukkan tren fluktuatif dengan capaian 2023 sebesar 18 persen.

BACA JUGA : Program M3K Dan Mahananni Inovasi Penataan Kawasan Kumuh Di Yogyakarta

BACA JUGA : Pawiyatan Jawi, Perkuat Identitas Budaya ASN Kota Yogyakarta

Sedangkan target prevalensi stunting di DIY dalam RPJMN tahun 2020 sampai 2024 pada level 14 persen.

Sumber: jogja.suara.com