Program M3K Dan Mahananni Inovasi Penataan Kawasan Kumuh Di Yogyakarta

Program M3K Dan Mahananni Inovasi Penataan Kawasan Kumuh Di Yogyakarta

Verifikasi lapangan di Rumah Deret Vertikal Kelurahan Terban-https://warta.jogjakota.go.id-

diswyajogja.com - Pemerintah Kota Yogyakarta menerima kunjungan dari Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa III Kementerian PUPR untuk melakukan penilaian dan verifikasi lapangan dalam rangka acara Kelompok Kerja (Pokja) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Award 2024.

Kunjungan tersebut disambut secara langsung oleh Penjabat Wali Kota Yogyakarta, yakni Sugeng Purwanto, bertempat di Ruang Yudistira, Balai Kota Yogyakarta, pada hari Kamis (17/10).

Analis SDM Aparatur Ahli Muda Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa III, yakni Annisa Indah Masitha menjelaskan bahwa Pokja PKP Award 2024 fungsinya tidak hanya sebagai penghargaan, tapi juga jadi wadah untuk berbagi pengalaman yang bisa diterapkan di masa depan ataupun di wilayah lain.

“Pokja PKP Award 2024, salah satu indikatornya adalah apakah terdapat program unggulan dan kolaborasi. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa Kota Yogyakarta mempunyai program Mundur Munggah Madhep Kali (M3K) dan kolaborasi yang melibatkan Kota, Kampus, Kampung, Korporasi dan juga Komunitas (5K),” terangnya.

BACA JUGA : Bir Jawa Khas Keraton Yogyakarta, Jadi Salah Satu Kunci Daya Tahan Tubuh Menghadapi Perubahan Cuaca

BACA JUGA : Berikut 7 Perguruan Tinggi Swasta Terbaik di Yogyakarta dengan Akreditasi Unggul dari PDDikti

Pihaknya juga menegaskan bahwa pentingnya keberfungsian Pokja PKP dan Forum PKP di kabupaten dan kota dalam menangani berbagai isu perumahan, diantaranya seperti pemukiman yang kumuh, dan penataan kawasan. Dengan melalui kolaborasi ini, harapannya solusi yang efektif bisa tercipta guna meningkatkan kualitas perumahan dan juga penataan ruang yang berkelanjutan.

Menanggapi hal itu, Sugeng Purwanto mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta sampai dengan akhir tahun 2023, telah berhasil mengurangi luasan kumuh 33,78 Ha atau setara 29,45 % dari jumlah luasan kumuh yang ada di Kota Yogyakarta sebanyak 114,72 Ha. Khusus di tahun 2023, Pemkot telah berhasil mengurangi 8,42 Ha luasan kumuh dari target yang sebesar 3 Ha.

“Penanganan di dalam penataan kawasan permukiman, terutama di kawasan yang kondisinya kumuh, implementasinya sangat luar biasa sebab urusan mengenai penataan pemukiman, penataan di lingkungan umum ini bukan cuma sekedar masalah teknis, tetapi juga lebih daripada itu. Terdapat masalah psikologis, sosial dan budaya yang perlu kita perhatikan,” tutur Sugeng.

Pihaknya juga menjelaskan bahwa dalam pengembangan konsep penataan wilayah yang kumuh di kawasan Girli (pinggiran sungai) pendekatan yang dipakai dirancang supaya lebih komunikatif dan mudah untuk dipahami oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk juga pengambil kebijakan dan masyarakat.

BACA JUGA : Strategi 4K dan Optimalisasi Kios Segoro Amarto Untuk Mengendalikan Inflasi Kota Yogyakarta

BACA JUGA : Audit Kasus Stunting Soroti Pemahaman Nutrisi Masyarakat Di Kota Yogyakarta

Dengan konsep M3K, meski sederhana, tapi membutuhkan upaya yang kompleks untuk penerapan di lapangan. Penataan kawasan pinggir kali yang sering melibatkan lahan Sultan Ground, membutuhkan sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan juga sektor terkait guna mewujudkan kawasan yang tertata dengan baik.

Lebih lanjut lagi, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta selaku Ketua Pokja PKP Kota Yogyakarta, yakni Agus Tri Haryono menjelaskan bahwa program M3K yang sudah dilakukan di kawasan Sungai Code, Sungai Winongo,Sungai Gajahwong, dan Sungai Manunggal sudah berhasil menangani sebanyak 370 unit rumah. Untuk kawasan kumuh yang jika dilakukan pola pemugaran (M3K) terkendala, maka akan dilakukan penataan yang berkonsep Perumahan dan Permukiman Layak Huni (Mahananni).

“Pemkot Yogyakarta terus berusaha untuk meningkatkan kualitas permukiman dengan segala macam bentuk potensi yang ada, baik itu dengan cara pemugaran yang berkonsep M3K ataupun terobosan terbaru terkait konsolidasi lahan yang konsepnya Mahannani. Tentunya upaya ini dilakukan untuk mencapai pengembangan penghidupan yang berkelanjutan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat,” jelas Agus.

Salah satu lokasi dari kegiatan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan konsep Mahannani ini yaitu penanganan kumuh terpadu di Kelurahan Terban. Sebagai kawasan penyangga ekonomi wisata Malioboro sehingga dibangun dengan konsep wisata Riverside Pedestrian.

BACA JUGA : Gelar Pesona UMKM Kenalkan Kuliner Berbasis Budaya Yogyakarta, Begini Keseruannya

BACA JUGA : Putri Indonesia Bocorkan Cara Dapat Cuan ke HIPMI UPN Veteran Yogyakarta Dari Travelling

Dengan lingkungan yang telah tertata, Agus berharap agar potensi kawasan sungai bisa lebih terlihat, menjadi etalase ekonomi sehingga bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: https://warta.jogjakota.go.id