Kebijakan PPDB SMP di Brebes Simpang Siur, Pendaftar Sekolah Swasta Tarik Ulur
SUASANA - Suasana di SMP Negeri 1 Larangan Brebes saat tahapan daftar ulang PPDB. -EKO FIDIYANTO/ RADAR BREBES -
BREBES, DISWAYJOGJA - Informasi terkait kebijakan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP Negeri di Kabupaten Brebes simpang siur. Adanya kabar yang menyebut ada penambahan kelas baru di sekolah negeri, membuat calon siswa yang mendaftar di sekolah swasta ikut tarik ulur.
Para calon siswa beberapa SMP swasta di Kecamatan Larangan, Brebes misalnya. Mereka akhirnya ramai ramai membatalkan pendaftaran dengan mencabut berkas daftar ulang. Pembatalan ini disebabkan beredarnya kabar ada SMP negeri yang menambah kelas atau rombongan belajar. Aksi pembatalan ini mulai terjadi Selasa, 2 Juli 2024 atau bertepatan sehari menjelang batas akhir penutupan daftar ulang di SMP negeri.
BACA JUGA:Kecewa Soal Zonasi PPDB, Warga Geruduk SMKN 1 Warureja Tegal
SMP swasta yang mengalami pembatalan salah satunya adalah SMP Muhamadiyah Larangan. Ditemui di sekolahnya, Aji Saputra, Ketua PPDB SMP Muhamadiyah Larangan membenarkan soal aksi pembatalan calon siswa. Dia mengaku kaget, lantaran pembatalan ini dilakukan secara bersamaan.
Menurut pendataan di sekolah ini, calon siswa yang sudah diterima sebanyak 89 orang dan 86 diantaranya sudah mendaftar ulang. Namun sehari menjelang penutupan daftar ulang Rabu besok, beberapa calon siswa datang dan meminta pembatalab dengan mencabut berkas daftar ulang.
"Catatan kami, pertama ada empat yang hari ini mau cabut berkas daftar ulang, tapi sampai siang tadi, yang sudah datang dan cabut berkas ada dua. Kita masih menunggu karena info dari mereka hari ini empat orang," terang Aji.
Calon siswa yang membatalkan diri di SMP Muhamadiyah Larangan adalah mereka yang dinyatakan tidak lolos PPDB di SMP Negeri 1 Larangan. Saat dinyatakan tidak lolos seleksi, mereka kemudian mendaftar di sekolah swasta tersebut.
Informasi yang didapat dari calon siswa, penyebabnya adalah karena SMP Negeri 1 Larangan akan menambah jumlah rombel atau kelas. Menurut Aji, calon siswa saat ditanya mengatakan, pihak SMP Negeri 1 Larangan memanggil lagi lulusan SD yang tidak diterima agar kembali mendaftar di sekolah negeri tersebut.
"Kami menanyai calon siswa yang cabut berkas, katanya mereka yang tidak lolos PPDB SMP Negeri 1 Larangan memanggil lagi. Sekolah akan menambah jumlah rombel," ungkap Aji.
Jika benar ada penambahan rombel, Aji memprediksi pada hari terakhir daftar ulang besok, akan ada eksodus besar besaran. Karena ada 20 orang lebih calon siswa tidak lolos PPDB SMP Negeri 1 Larangan, mendaftar di SMP Muhamadiyah.
"Prediksi kami, besok ada pembatalan massal. Karena ada 20 orang lebih calon siswa dari SMP Negeri 1 Larangan yang masuk sini," tandasnya.
BACA JUGA:Kuota Penuh, 1.948 Pendaftar PPDB SMP di Brebes Tumbang, 19 Sekolah Buka Kelas Hybrid
Pihaknya mengaku khawatir, jika ini benar terjadi akan mematikan sekolah swasta. Karena akan mengurangi jumlah rombel yang ditargetkan. "Kalau benar terjadi, kami yang jelas akan kehilangan satu rombel. Ini akan mematikan sekolah swasta," terusnya.
Terpisah, Plt Kepala SMPN 1 Larangan, Arif Nurhadi membantah memanggil ulang calon siswa yang dinyatakan tidak lolos PPDB karena menambah rombel atau kelas. Ditegaskan, PPDB tahun ini jumlah calon siswa yang mendaftar sebanyak 407 dan diterima sebanyak 288. Sehari jelang batas akhir besok, hanya dua orang yang belum mendaftar. Lebih rinci dikatakan, tahun ajaran 2024/2025 dari 288 siswa baru, akan dibagi menjadi 9 kelas.
"Saya tegaskan, tidak ada pemanggilan ulang yang tidak lolos PPDB karena ada penambahan rombel. Hari ini tercatat, 286 dari 288 sudah daftar ulang, besok kita hanya menunggu dua lagi," Arif menjelaskan.
Terkait isu yang beredar, Arif menyebut, itu adalah berita bohong. Dia berpesan agar para calon siswa yang pernah mendaftar di SMP Negeri 1 Larangan dan dinyatakan tidak lolos agar tidak mempercayainya.
"Jadi bagi yang sudah mendaftar di SMP Muhamadiyah, silakan dilanjutkan. Jangan cabut berkas daftar ulang, karena kami tidak akan menerimanya. Isu yang beredar adalah berita bohong," pungkas Arif. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: