Bidik Anugerah Parahita Ekapraya, Perwakilan OPD Digembleng Anggaran Responsif Gender

BREBES, DISWAY JOGJA - Sebagai indikator penting penilaian Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya, semua perwakilan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Brebes digembleng responsif gender. Sebab, ketentuan tersebut diatur dalam UU No. 17 Tahun 20027 (Pedoman Pelaksanaan PUG). Sehingga, rapat koordinasi fasilitasi anggaran responsif gender digelar untuk menggugah partisipasi aktif semua OPD, Kamis (16/5).

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Brebes Drs Akhmad Ma’mun, M.Si menjelaskan, pengintegrasian gender dalam program pembangunan bertujuan mewujudkan kesetaraan gender. Yakni, pada berbagai bidang pembangunan daerah, pemerintahan yang desentralistik dan berkelanjutan.

"Harapannya, pembangunan daerah berbasis fasilitasi anggaran gender bisa mewujudkan pemberdayaan masyarakat yang partisipatif," ungkapnya saat membuka rakor fasilitasi anggaran responsif gender di ruang rapat lantai 5 KPT Brebes.

BACA JUGA : Genjot Perkiraan Permintaan Masyarakat, Penyuluy Lapangan KB Digembleng Metode Kontrasepsi Jangka Panjang

Anggaran Responsif Gender, lanjut Ma'mun, merupakan kebijakan pengalokasian anggaran yang disusun khusus. Yakni, mengakomodir kebutuhan berbeda antara perempuan dan laki-laki. Sekaligus, membangun dan menguatkan komitmen para pengambil kebijakan di Kabupaten Brebes.

"Narasumber yang kami hadirkan, pejabat fungsional perencana muda Baperlitbangda Brebes Harnie Antik Triana," ujarnya.

Sementara itu, Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3KB Brebes Fatkhiyaturrohmah menambahkan, selain menjadi indikator penilaian penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Anggaran Responsif Gender juga harus tertuang dalam dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi Program, kegiatan pembangunan yang berkelanjutan.

BACA JUGA : Genjot Perkiraan Permintaan Masyarakat, PLKB Brebes Digembleng Metode Kontrasepsi

"Semua OPD peserta rakor, meliputi semua pejabat atau staf yang membidangi perencanaan anggaran. Termasuk, Instansi Lintas Sektor Badan Pusat Statistik (BPS) Kab.Brebes, Yayasan Berdaya, Yayasan Solidaritas Kampung Lestari (SIMPUL), Forum Masyarakat Madani Peduli Kesehatan Ibu dan Anak (FMM KIA)," tandasnya. (*)

Sumber: