Genjot Perkiraan Permintaan Masyarakat, PLKB Brebes Digembleng Metode Kontrasepsi

BREBES, DISWAYJOGJA - Merespon Perkiraan Permintaan Masyarakat, perwakilan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di Kabupaten Brebes kembali digembleng. Hal itu, terungkap saat rapat koordinasi dan monitoring evaluasi PPM di Gedung Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Selasa, 14 Mei 2024. Tujuannya, menyamakan visi misi dalam menggenjot partisipasi masyarakat memanfaatkan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).

BACA JUGA:Serum Wajah untuk Pemula, Pilihan Dokter Kulit Indah Maharani yang Wajib Dicoba

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes Bambang Setiyawan SP, M.Si mengungkapkan, selain mendongkrak PPM dalam memanfaatkan MKJP sebagai pilihan program KB. Targetnya, semua penyuluh lapangan KB melalui koordinasi dengan bidang terkait bisa lebih mendorong kesadaran masyarakat.

"Target rakor dan monev PPM ini, harapannya bisa menggencarkan program MKJP untuk perluasan dan pelayanan KB di Fasyankes. Termasuk, mengoptimalkan edukasi program Bangga Kencana dan kesehatan reproduksi," jelasnya kepada Radar Tegal.

Untuk mengakomodir Perkiraan Permintaan Masyarakat, lanjut Bambang, pelayanan KB MKJP juga disampaikan ke 17 kecamatan. Termasuk, pembagian PPM berdasarkan dari sasaran jumlah PUS (data PUS dari NewSiga). Diantaranya, PPM MKJP, PPM Non MKJP, PPM KBPP, PPM BOKB, PPM KB PRIA.

Sedangkan, monitoring evaluasi, mencakup 4 bidang meliputi Sekretariat, Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, serta Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan.

BACA JUGA:Oknum Pegawai Pegadaian Kasus Pembuatan KCA Fiktif Divonis 4 Tahun Penjara

Sementara itu, Kabid Keluarga Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Sopuroh menambahkan, melalui rakor dan monev serta penyelarasan PPM harapannya bisa lebih menggenjot sekaligus memudahkan kinerja PLKB dalam pemetaan kepesertaan MKJP. Termasuk, mengawal dan pendampingan dalam pelaksanaan KB yang terintegrasi dengan semua program lainnya.

"Sehingga, berbagai program seperti realisasi kepesertaan KB, pembentukan Kampung KB, Jumlah Rumah Data Kependudukan Paripurna, Kabupaten Layak Anak hingga pembinaan 1000 Hari Pertama Kelahiran dan penurunan stunting bisa lebih maksimal," imbuhnya. (*)

Sumber: