Rakyat Papua Unjuk Rasa di Titik Nol Jogja, Tolak Daerah Otonomi Baru

YOGYAKARTA (Disway Jogja) - Sejumlah warga asal Papua berunjuk rasa di Titik Nol Kilometer Yogyakarta pada Kamis (14/7). Mereka adalah massa dari Petisi Rakyat Papua (PRP) Sekber Jawa Tengah Wilayah Yogyakarta.

Aksi tersebut merupakan respons terhadap pengesahan tiga Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Otonomi Baru (DOB).

Tiga provinsi yang bakal dilakukan pemekaran tersebut adalah Provinsi Papua Tengah dengan ibu kota Nabire. Kemudian, Provinsi Papua Selatan dengan ibu kota Merauke dan Provinsi Papua Pegunungan ibu kotanya Jayawiya.

Koordinator Umum PRP Frengky mengatakan dengan tegas bahwa undang-undang tersebut merupakan produk kolonial bagi orang Papua.

BACA JUGA:Kasus Kerusuhan di Babarsari: 3 Kelompok Berdamai dan Menyampaikan Hal Ini kepada Warga Jogja

Menurut dia, pemekaran akan meredam gerakan rakyat Papua untuk menuntut kemerdekaan.

"Akibat dari pemekaran provinsi, kabupaten hingga desa sangat tidak berdasar, dinamika demokrasi dalam kehidupan masyarakat Papua sudah sangat jauh bergeser ke politik identitas berdasarkan warna kulit, suku, marga, gunung, pantai hingga kelompok kepentingan," jelasnya.

Dia menambahkan dengan adanya pemekaran wilayah ini persaingan akan masif dari sebelumnya. Kemudian, Frengky mengatakan kondisi rakyat Papua masih jauh dari kata sejahtera.

"Kondisi rakyat Papua di sektor kesehatan dan gizi buruk terus meningkat," ungkap dia.

Selain itu, kondisi kemiskinan di Papua masih sangat tinggi yang justru berada di wilayah Timika.

"Padahal, PT Freeport berada di Kabupaten Timika," tambahnya.

BACA JUGA:Ini Wajah DPO Kasus Penganiayaan di Jambusari, Penyebab Kericuhan di Babarsari

Masalah lainnya, menurut Frengky, DOB hanya akan menguntungkan pemodal saja.

"Pemekaran berpotensi untuk menyiapkan syarat-syarat aset modal di Papua. Misalnya, pembangunan jalan, infrastruktur kota serta aset vital lainnya seperti pembangunan pelabuhan, trans dan bandara," imbuhnya.

Menurut dia, syarat-syarat tadi dibutuhkan guna mendukung percepatan proses angkut barang mentah di Papua untuk dibawa ke Eropa.

"Praktik penjajahan Indonesia masih ada di West Papua. Maka dari itu pula rakyat Papua akan berjuang hingga titik darah penghabisan," pungkasnya. (*)

Sumber: jpnn.com