Bumkal Sleman Diproyeksikan Suplai Pangan untuk Program MBG
Distribusi paket Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada siswa di Sleman--Foto: Disway Jogja
SLEMAN, diswayjogja.id - Pemerintah Kabupaten Sleman memproyeksikan Badan Usaha Milik Kalurahan (Bumkal) sebagai salah satu penyangga utama penyediaan bahan pangan lokal untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah ini dinilai tidak hanya memperkuat ketahanan pangan desa, tetapi juga membuka peluang peningkatan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (DPMK) Sleman, Budi Pramono, mengatakan pengembangan Bumkal kini diarahkan lebih strategis, khususnya pada sektor produksi dan distribusi pangan.
Menurutnya, desa memiliki sumber daya besar yang selama ini belum dikelola secara optimal melalui kelembagaan ekonomi yang terintegrasi.
“Bumkal saat ini sedang mengembangkan program ketahanan pangan. Ke depan, kami harapkan bisa berkontribusi dalam penyediaan bahan pangan untuk mendukung program MBG,” katanya, Rabu (4/2/2026).
Ia menjelaskan, Sleman memiliki kekuatan pada sektor pertanian, peternakan, dan perikanan yang tersebar di berbagai kalurahan.
BACA JUGA : Dorong Ketahanan Pangan Lokal, Sleman Genjot Peran BUMKal dan BUMKalMa
BACA JUGA : Yogyakarta Bebas Rabies dan PMK, Vaksinasi Hewan Gratis Berlanjut 2026
Potensi tersebut perlu dikelola secara kolektif agar memiliki skala ekonomi yang lebih besar dan mampu memenuhi kebutuhan pasar yang berkelanjutan, termasuk kebutuhan MBG yang memerlukan pasokan rutin dan berkualitas.
“Kami ingin Bumkal tidak hanya menjadi unit usaha administratif, tetapi menjadi motor ekonomi desa yang menyerap tenaga kerja dan menggerakkan produksi pangan lokal,” ucapnya.
Dalam tahap awal, DPMK mendorong setiap kalurahan melakukan pemetaan komoditas unggulan.
Komoditas tersebut meliputi beras, sayuran, telur, daging, hingga produk olahan berbasis pangan lokal.
Pemetaan ini menjadi dasar penyusunan rencana bisnis Bumkal agar pengembangan usaha lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan wilayah.
Selain aspek produksi, pemerintah daerah juga menyiapkan pendampingan dari sisi manajemen, permodalan, hingga pemasaran.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber: