Mahfud MD Ungkap Banyak Masalah Internal Polri, dari Penanganan Demo hingga Rekrutmen
Mahfud MD (depan tengah) mengungkap berbagai persoalan internal Polri dalam forum diskusi di Fakultas Hukum UGM, Sleman, Senin (22/12/2025), mulai dari penanganan aksi demonstrasi hingga masalah rekrutmen, promosi, dan kenaikan pangkat anggota Polri.--Foto: Anam AK/diswayjogja.id
“Ada yang pangkatnya tidak naik-naik, tapi ada juga yang belum memenuhi syarat tiba-tiba sudah naik. Bahkan ada yang belum cukup masa dinas, tapi sudah brigadir jenderal. Ini semua dicatat,” terangnya.
Mahfud MD juga menyinggung kesaksian mengenai praktik pembayaran dalam proses pendidikan dan promosi jabatan di kepolisian. Meski secara resmi tidak tercatat dalam sistem keuangan Polri, dia menyebut banyak laporan yang menyatakan adanya pembayaran melalui jalur informal.
BACA JUGA : Mahfud MD: Jika Ada Makar, Tangkap Saja Sesuai Hukum
BACA JUGA : Aliansi Jogja Memanggil Kirim Surat ke 6 Lembaga Negara, Desak Reformasi Polri dan Pembebasan Aktivis
“Kesaksiannya banyak yang mengatakan bayar sekian, lewat ini, lewat itu. Termasuk rekrutmen masuk Akpol yang disebut sudah memakai sistem jatah-jatahan. Akibatnya, produk rekrutmen beberapa tahun terakhir dinilai tidak selektif,” tuturnya.
Seluruh temuan dan masukan tersebut, lanjut Mahfud, berasal dari berbagai kalangan, mulai dari akademisi, LSM, asosiasi jurnalis, hingga internal Polri sendiri. Bahkan, data pelanggaran juga dipaparkan langsung oleh Mabes Polri dalam forum-forum diskusi.
“Masalahnya sebenarnya sudah dipahami bersama, baik dari luar maupun dari dalam Polri. Tinggal bagaimana mencari jalan keluarnya,” imbuhnya.
Dia menambahkan, hasil serap aspirasi tersebut nantinya akan dirumuskan dan dilaporkan kepada Presiden sebagai bahan kebijakan reformasi Polri. Mahfud MD menilai tantangan terbesar reformasi tidak lepas dari faktor politik dan kepentingan oligarki yang kerap beririsan dengan birokrasi, aparat penegak hukum, hingga parlemen.
BACA JUGA : PBHI Yogyakarta Sebut Reformasi Polri Jangan Hanya Kasuistis, Regulasi HAM Harus Diperkuat
BACA JUGA : PBHI Yogyakarta: Reformasi Polri Mendesak, Bukan Sekadar Wacana
“Ini bukan hanya soal Polri, tapi juga berkaitan dengan politik dan kepentingan besar di berbagai sektor. Itu yang nanti akan kami jelaskan dan carikan solusinya,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber: