Tragedi Runtuhnya Musala di Sidoarjo, Pakar UMY Desak Audit Struktur dan Investigasi Forensik

“Masalah klasiknya adalah kurangnya tenaga ahli bersertifikat, dokumen perencanaan yang tidak lengkap, dan lemahnya pengawasan teknis di lapangan,” jelasnya. 

Ibnu juga menyoroti kendala anggaran di daerah yang sering memaksa pembangunan dilakukan secara mandiri tanpa pendampingan profesional.

BACA JUGA : Pemkab Sleman Anggarkan Rp400 Juta, Perbaiki Atap Ruang SD Negeri Kledokan Sleman yang Ambruk

BACA JUGA : Siswa SD di Gunungkidul Tewas Saat Menolong Temannya di Insiden Atap Sekolah Ambruk, Begini Kata Sultan HB X

“Keterbatasan anggaran membuat akses ke konsultan berlisensi terbatas, dan pekerjaan dilakukan sendiri. Itu justru meningkatkan risiko kegagalan struktur,” tegasnya.

Sebagai langkah pencegahan, Ibnu mengusulkan pengetatan regulasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan mewajibkan diantaranya pertama, gambar struktur ditandatangani insinyur sipil berizin, kedua; pemeriksaan desain dan inspeksi lapangan yang lebih ketat, ketiga; sertifikasi bagi pelaksana dan pengawas konstruksi, dan keempat; uji mutu material wajib untuk proyek tertentu.

Pihaknya juga mendorong pemerintah daerah menyediakan layanan konsultasi teknis bersubsidi bagi masyarakat atau pondok pesantren agar tetap bisa memenuhi standar keselamatan tanpa terbebani biaya tinggi.

“Keamanan adalah prioritas utama. Jangan pernah mengorbankan keselamatan demi menghemat anggaran,” tandasnya.

BACA JUGA : TPR Kawasan Pantai Selatan Bantul Digeser ke Selatan JJLS, Pemkab Siapkan Bangunan Permanen

BACA JUGA : DIY Prioritaskan Enam Fokus Pembangunan dalam APBD 2026, Targetkan Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas

Ibnu juga mendesak dilakukannya investigasi forensik konstruksi untuk menemukan penyebab pasti dan mencegah tragedi serupa terulang.

“Audit struktur harus dilakukan secara komprehensif agar kita belajar dari kasus ini dan memastikan bangunan publik aman bagi masyarakat,” tandasnya. 

Sumber: