Sri Sultan: SAKIP Bukan Formalitas, Tapi Instrumen Penting Tata Kelola Pemerintahan DIY

YOGYAKARTA, diswayjogja.id – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, menekankan pentingnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih berkualitas di DIY. 

Menurut Sri Sultan, evaluasi SAKIP bukan sekadar pemenuhan administrasi, melainkan instrumen untuk menilai sejauh mana implementasi program berjalan dan dampaknya bagi masyarakat. 

“SAKIP menjadi kunci dalam memastikan pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil,” ujarnya dalam Evaluasi SAKIP tahun di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Jumat (3/10/2025). 

Dengan melibatkan tim dari Kementerian PAN-RB dan Pemerintah Daerah DIY, tahun 2025 juga menjadi momentum transisi penting bagi DIY, yang memasuki periode pembangunan jangka panjang 2025–2045 setelah menyelesaikan program sebelumnya sejak 2005. 

BACA JUGA : Pemda DIY Lakukan Rukti Bumi di Komplek Kepatihan, Wujudkan Birokrasi Ramah Lingkungan

BACA JUGA : Pemda DIY Genjot PAD Lewat Optimalisasi BMD dan Pajak Daerah

Sri Sultan menyebut bahwa sistem manajemen pemerintahan harus diarahkan lebih kualitatif dan sempurna, dengan pembangunan dilaksanakan dalam tahapan lima tahunan.

Namun, Sri Sultan mengingatkan bahwa DIY memiliki kekhususan dibanding daerah lain. Jika kabupaten dan provinsi lain menyelesaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada 2025, DIY baru akan menyelesaikan RPJMD pada 2027. 

“Ini berpotensi membuat DIY tertinggal hingga tiga tahun dalam pelaksanaan program nasional,” katanya. 

Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan kesiapan program harus terus berjalan agar pada 2026 DIY sudah dapat mengikuti program dari Kementerian PAN-RB.

BACA JUGA : Batik Indonesia Wajib Go Global, Sri Sultan Beberkan Strategi di JIBB 2025

BACA JUGA : 409 PNS DIY Terima Satyalancana 2025, Sri Sultan Ingatkan ASN Terus Berinovasi dan Mengabdi

Lebih jauh, Sultan menekankan bahwa investasi terbesar dalam membangun SAKIP adalah pada pembinaan komitmen dan kapasitas kepemimpinan, bukan semata teknologi. 

Pihaknya menggarisbawahi pentingnya sinkronisasi perencanaan dengan kebijakan nasional dan penerapan empat pilar Balance Score Card sebagai fondasi tata kelola pembangunan di DIY.

Sumber: