UNISA Yogyakarta Serukan Keadilan dan Perdamaian Terkait Situasi Nasional

SLEMAN, diswayjogja.id - Menyikapi eskalasi situasi nasional yang ditandai aksi unjuk rasa di berbagai daerah, Universitas ‘Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta menyampaikan pernyataan sikap moral sebagai bentuk tanggung jawab sosial akademik, Senin (1/9/2025). 

Rektor UNISA Yogyakarta, Dr. Warsiti, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kondisi bangsa dan menyerukan penyelesaian masalah secara adil, damai, dan berkeadaban.

"UNISA menyampaikan duka cita mendalam kepada korban jiwa dan luka-luka dalam peristiwa unjuk rasa. Perhatian khusus diberikan terhadap dampak psikologis, sosial, dan ekonomi yang dialami keluarga korban," ujar Warsiti, di halaman Gedung Siti Walidah, UNISA Yogyakarta. 

Menurutnya, negara dinilai wajib hadir memberikan perlindungan serta pemulihan bagi mereka yang terdampak.

BACA JUGA : Massa Aliansi Jogja Memanggil Tuntut Reformasi Total Kepolisian, Pasca Tewasnya Pengemudi Ojol

BACA JUGA : Deklarasi Jogja Damai, FKOK DIY Serukan Persatuan dan Jaga Kondusivitas

UNISA juga menuntut agar proses hukum terhadap kasus almarhum Affan Kurniawan dilakukan secara adil, terbuka, dan tanpa diskriminasi. 

Warsiti menilai, ketidakadilan dalam proses hukum dapat menciptakan preseden buruk yang mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum.

UNISA juga menolak segala bentuk kekerasan terhadap aksi penyampaian pendapat. Menurut UNISA, menyuarakan aspirasi adalah hak konstitusional yang harus dilindungi, bukan ditekan melalui tindakan represif.

"Pemerintah diimbau untuk membuka ruang diskusi yang lebih luas dengan masyarakat guna meredam eskalasi konflik dan merumuskan kebijakan yang berpihak pada rakyat," katanya. 

BACA JUGA :  Sri Sultan Panggil 10 Rektor Kampus Yogyakarta, Ini yang Dibahas di Kepatihan

BACA JUGA : Sri Sultan: Sekolah dan Kampus Ada yang Libur, Emang Jogja Ada Apa?

Warsiti meminta meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan yang dinilai memicu keresahan publik, seperti kenaikan harga bahan pokok dan beban pajak. 

Kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat kecil dinilai dapat memperlebar jurang ketimpangan sosial, menurunkan akses pendidikan, dan mempersempit peluang kerja.

Sumber: