Sri Sultan Tekankan Bank Pembangunan Daerah Lakukan Transparansi Keuangan Desa

Sri Sultan berharap forum nasional seperti ini dapat menjadi ajang refleksi dan sinergi. Hal ini agar implementasi sistem digital desa benar-benar berjalan dengan integritas, kolaborasi, dan visi kebangsaan.

Sementara itu, Ketua Umum Asbanda, Agus H. Widodo, menegaskan bahwa transformasi tata kelola keuangan desa harus dijalankan dengan komitmen digitalisasi dan sinergi lintas sektor. 

BACA JUGA : QRIS TAP Sektor Transportasi Dimulai di Yogyakarta, Sri Sultan Sebut Digitalisasi Budaya

BACA JUGA :  Sri Sultan Minta Pendekatan Dialog dan Aturan dalam Polemik Pantai Sanglen Gunungkidul

Mengangkat tema “Penguatan BPD SI dalam Implementasi Siskeudes untuk Mendukung Tata Kelola Keuangan Desa yang Akuntabel, Transparan, dan Partisipatif” serta dihadiri oleh perwakilan Kemendagri, Kemenkeu, OJK, BI, dan pemerintah daerah.

Ia menegaskan bahwa BPD tidak hanya lembaga keuangan, tetapi juga katalisator pembangunan daerah. Perannya mencakup mendorong pertumbuhan ekonomi, pengelolaan kas daerah, dan menyumbang pendapatan asli daerah.

Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, Asbanda mendukung penuh sistem digital seperti Siskeudes dan SIPD, yang telah diakselerasi melalui regulasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 serta Surat Edaran Nomor 130/736/SC Tahun 2020.

“BPD juga berkomitmen mendukung sistem keuangan desa yang dikembangkan Kemendagri. Sistem ini akan memperkuat akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi di tingkat desa,” jelas Agus.

BACA JUGA : Sri Sultan Kukuhkan Kepala BPKP DIY, Kawal Efektivitas Penggunaan Sumber Daya Publik

BACA JUGA : Pemkot Yogyakarta Lakukan Jamasan Pusaka Tombak Kyai Wijaya Mukti Era Sri Sultan HB VIII

Asbanda mendukung penuh digitalisasi keuangan desa, termasuk implementasi Siskeudes dan SIPD, yang dipercepat melalui regulasi Kemendagri. 

Agus juga menyoroti pentingnya SP2D online sebagai tonggak elektronikasi transaksi pemda. Kerja sama Asbanda dengan Kemendagri serta seluruh BPD se-Indonesia sebagai langkah konkret digitalisasi fiskal.

Ia turut memaparkan kinerja BPD secara nasional per akhir 2024 Total aset Rp1.021,88 triliun, meningkat 3,7% YoY. Dana pihak ketiga Rp752,68 triliun, meningkat 3,06% YoY. Kredit disalurkan sebesar Rp658,6 triliun, meningkat 6,49% YoY.

Sumber: