Sri Sultan Tekankan Bank Pembangunan Daerah Lakukan Transparansi Keuangan Desa
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, menekankan transparansi keuangan Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam membangun desa yang mandiri dan berkeadaban. --Dok. Pemda DIY
YOGYAKARTA, diswayjogja.id - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, menekankan transparansi keuangan Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam membangun desa yang mandiri dan berkeadaban.
Menurut Sri Sultan, desa merupakan pusat pengetahuan lokal, ruang etika kolektif, dan subyek pembangunan. Oleh karena itu, tata kelola keuangan desa harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif.
Sri Sultan juga menekankan bahwa digitalisasi keuangan desa melalui Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) bukan sekadar soal administrasi, melainkan komitmen moral untuk membangun integritas birokrasi.
“Digitalisasi adalah instrumen keadaban birokrasi. Sistem keuangan berbasis digital memberi struktur pada niat baik dan disiplin pada wewenang lokal,” ujarnya dalam Seminar Nasional BPD se-Indonesia di Royal Ambarrukmo, Sleman, Rabu (7/8/2025).
BACA JUGA : Laporan Keuangan Pemda DIY Tahun 2024 Raih WTP, Realisasi Anggaran Daerah Capai 94,65 Persen
BACA JUGA : Sri Sultan Bertemu Hasto di Balai Kota, Bahas Penanganan Sampah dan Normalisasi Sungai
Sri Sultan menyebut bahwa seluruh kalurahan di DIY telah dilengkapi dengan informasi berbasis kode QR untuk mengakses potensi dan kanal komunikasi dengan perangkat desa.
Integrasi antara Siskeudes dan Cash Management System (CMS) BPD, yang tidak hanya mempercepat proses pencairan dana desa, tetapi juga mempersempit ruang manipulasi serta memperluas transparansi dan efisiensi fiskal.
Lebih dari itu, Pemda DIY juga aktif membangun ekosistem digital desa yang tangguh.
“Kalurahan di DIY sedang membangun desa mandiri dan berbasis budaya. Lewat barcode di papan petunjuk desa, warga dapat mengetahui potensi wilayah sekaligus menyampaikan pertanyaan langsung ke perangkat kalurahan. Ini bagian dari demokratisasi yang tidak hanya berhenti di pemilihan lurah, tapi juga menyentuh akuntabilitas sehari-hari,” jelas Sri Sultan.
BACA JUGA : Sri Sultan HB X: Pelestarian Pusaka Harus Relevan dengan Dinamika Zaman
BACA JUGA : Kepala BKN Yogyakarta Dikukuhkan, Sri Sultan Dorong Regenerasi ASN Berkualitas
Untuk memastikan sistem tetap berjalan meski dalam kondisi darurat, Sri Sultan menyebut bahwa Pemda DIY bersama pemerintah kabupaten atau kota telah membangun kabel optik sebagai jalur alternatif komunikasi.
“HP Bapak kalau ada bencana alam juga tidak bisa jalan. Untuk itu kami membangun kabel optik agar sistem tetap bisa berfungsi. Saat ini desa sudah bisa terkoneksi, dan sekarang sedang kami arahkan ke tingkat padukuhan. Harapannya tahun ini semua bisa jalan,” terangnya.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber: