Bedah Buku #Reset Indonesia di Sleman Soroti Perlunya Perubahan Paradigma Berbangsa

Selasa 11-08-2026,16:22 WIB
Reporter : Dhani Irawan
Editor : Syamsul Falaq

Bukan Sekadar Restart

Sementara itu, jurnalis senior Farid Gaban mengatakan Indonesia membutuhkan perubahan mendasar atau reset, bukan sekadar restart.

BACA JUGA : Kecintaan pada Buku Berbuah Ribuan Koleksi, Samban Library Jadi Rujukan Peneliti Dalam Hingga Luar Negeri

BACA JUGA : Kunjungan Wisata Edukasi Masih Kuat, Taman Pintar Bukukan 720 Ribu Pengunjung

Menurutnya, restart hanya berarti memulai kembali sistem yang ada, sedangkan reset berarti melakukan pembenahan dan pengaturan ulang secara menyeluruh.

“Restart itu cuma mematikan dan menghidupkan kembali komputer kita. Kalau reset itu termasuk membenahi lagi, mengatur ulang, termasuk software-nya dan apakah hardware-nya juga harus diubah,” ujar Farid.

Ia menyebut persoalan Indonesia bersifat multidimensional, mulai dari kerusakan lingkungan, konflik kepemilikan lahan, ketimpangan ekonomi hingga pendekatan keamanan yang dinilai represif.

“Kita mengalami kerusakan kebijakan publik yang mencerminkan kerusakan politik. Ada hukum, ada politik, secara ekonomi juga. Itu yang kami lihat. Makanya tidak cukup untuk di-restart, tapi harus di-reset,” tegasnya.

BACA JUGA : Perpustakaan Digital SMPN 1 Pakem Jadi Magnet Literasi, Pinjaman Buku Melonjak dalam Tiga Minggu

BACA JUGA : Pasca Insiden Performer di ARTJOG, ARTJOKES Desak Dialog Terbuka dan Permintaan Maaf Publik

Negara dan Paradoks Kedaulatan

Pakar tata negara Zainal Arifin Mochtar dalam diskusi tersebut menyoroti hubungan antara negara dan warga negara.

Menurutnya, negara tidak dapat selalu dianggap sebagai institusi yang netral. Ada paradoks ketika negara menggunakan alasan untuk mengurus kepentingan masyarakat, tetapi pada saat yang sama kebijakan yang diambil justru dapat berdampak pada hak-hak masyarakat.

“Katanya Anda mau mengurus kami, tapi kok atas dasar mengurus kami, Anda malah mengabaikan hak-hak kami. Itu yang disebut dengan paradoks kedaulatan,” kata Zainal.

Ia menilai persoalan tersebut perlu dilihat dari dua sisi, yakni imajinasi dalam membuat kebijakan dan sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam prosesnya.

BACA JUGA : Buku Cetak Dibeli Perusahaan AI, FPDI Khawatir Orisinalitas Pengetahuan Dikuasai Korporasi

Kategori :