BACA JUGA : JPW: Pengawasan Diskusi Buku oleh Aparat Berlebihan dan Ancam Kebebasan Berpendapat
Menurut Zainal, partisipasi dan aspirasi masyarakat merupakan salah satu pembeda utama antara negara demokrasi dan nondemokrasi.
“Dalam demokrasi kedaulatan tidak pernah pindah dari kita. Pasal 1 Undang-Undang Dasar menyebut kedaulatan ada di tangan rakyat,” ujarnya.
Kritik terhadap Imajinasi Kebijakan
Zainal juga mengkritik cara negara membangun kebijakan, terutama ketika kebijakan tersebut tidak diikuti dengan imajinasi yang sesuai dengan tantangan zaman.
Ia mencontohkan kebijakan pertahanan yang menurutnya perlu terus diperdebatkan, termasuk rencana penambahan jumlah personel militer.
“Betulkah itu berguna? Mungkin negara merasa berguna, tapi kan kita bisa berdebat soal imajinasi,” katanya.
Menurutnya, perubahan teknologi perang dan perkembangan zaman seharusnya mendorong negara untuk mengembangkan pendekatan baru, bukan hanya memperbesar jumlah personel.
Selain itu, Zainal menyoroti penggunaan jargon politik dalam membungkus kebijakan pemerintah. Ia mencontohkan istilah sosialisme yang menurutnya perlu dibaca secara kritis agar masyarakat tidak berhenti pada jargon.
Ruang Diskusi Harus Dibuka
Zainal menilai #Reset Indonesia dapat menjadi pintu masuk untuk membuka ruang diskusi publik mengenai masa depan Indonesia.
Ia bahkan mendorong lembaga negara, termasuk Kementerian Pendidikan, untuk ikut memfasilitasi diskusi dan bedah buku semacam itu.
“Misalnya Kementerian Pendidikan harusnya bedah buku ini. Karena mestinya kalau dia mau bicara soal pemberdayaan, berpikir dan diskursus yang terbuka, supaya kita bisa mencari jalan keluar yang baik, ya bedah buku itu,” ujarnya.
Ia berharap gagasan dalam buku tersebut tidak justru dibatasi atau ditutup dari ruang publik.
“Jangan mau ditutup diskursusnya, jangan mau ditutup untuk tidak berisik, teruskan berisik karena lagi-lagi posisi ini penting,” pungkas Zainal.