BACA JUGA : ASN Grebeg Pasar Takjil demi Dongkrak UMKM Sleman
Efisiensi dilakukan dengan memangkas berbagai jenis belanja yang dinilai tidak mendesak.
Anggaran dialihkan ke program-program yang memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, seperti pelayanan dasar, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan infrastruktur.
Pendekatan ini dinilai lebih efektif dibandingkan menerapkan WFH yang belum tentu memberikan dampak langsung terhadap efisiensi anggaran.
Dengan mengendalikan belanja, pemerintah dapat memastikan setiap rupiah digunakan secara optimal.
Selain itu, kebijakan ini juga menjadi upaya menjaga kualitas pelayanan publik.
Pemkab Bantul menekankan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan menurunnya kualitas layanan kepada masyarakat.
BACA JUGA : Daftar Arena Padel Unggulan dan Fasilitasnya Indoor dan Outdoor di Tangerang
BACA JUGA : Potensi Ekonomi Besar, Bupati Bantul Dorong KSP Korpri Kabupaten Batur Jadi Sumber Kesejahteraan ASN
Dengan fokus pada program prioritas, pemerintah berharap manfaat dari setiap kebijakan dapat dirasakan secara langsung oleh warga.
Efisiensi tidak hanya dimaknai sebagai penghematan, tetapi juga sebagai upaya meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran.
Di sisi lain, keputusan untuk tidak menerapkan WFH mencerminkan pendekatan realistis pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan.
Tanpa kesiapan infrastruktur digital dan sistem kerja yang terintegrasi, perubahan pola kerja dinilai berisiko mengganggu jalannya pemerintahan.
Pemkab Bantul memilih memperkuat sistem kerja yang sudah berjalan sambil terus melakukan pembenahan dari sisi anggaran.
Strategi ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara efisiensi keuangan dan kinerja birokrasi.
BACA JUGA : Sleman Terapkan Manajemen Talenta ASN, Dorong Meritokrasi