BACA JUGA : Dishub Sleman Terapkan Pengawasan Ketat Bus Wisata Sekolah, Liburan Aman dengan Data Real-Time
Salah satu tantangan yang kerap muncul adalah pemetaan calon peserta didik dari kelompok desil bawah agar bantuan pendidikan benar-benar diterima oleh mereka yang paling membutuhkan.
Dalam skema yang dirancang pemerintah pusat, pelaksanaan sekolah rakyat melibatkan sejumlah kementerian, antara lain Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Sosial.
Kolaborasi ini diharapkan dapat mengintegrasikan aspek pendidikan dan perlindungan sosial dalam satu program yang berkelanjutan.
“Namun, karena program ini merupakan kebijakan dari pusat, maka kami di daerah tidak terlibat langsung secara teknis. Pelaksanaannya merupakan kolaborasi antar kementerian, seperti Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Sosial,” jelasnya.
Ke depan, pemerintah daerah berharap adanya petunjuk teknis yang lebih rinci terkait mekanisme pelaksanaan, alur koordinasi, serta peran masing-masing pihak.
Dengan demikian, dukungan di tingkat daerah dapat dioptimalkan, baik dalam hal penyediaan tenaga pendidik, fasilitas belajar, maupun pengawasan program.
BACA JUGA : Kritik Menu MBG Muncul, BGN Tegaskan Tak Ada Paksaan Anak Masuk Sekolah Saat Libur
BACA JUGA : Global Darussalam Academy Yogyakarta, Sekolah Internasional Islami Ini Siapkan Anak Jadi Pemimpin Masa Depan
Bagi Sleman, keberhasilan sekolah rakyat tidak hanya diukur dari jumlah peserta yang terlibat, tetapi juga dari keberlanjutan akses pendidikan bagi anak-anak desil bawah hingga ke jenjang berikutnya.
Pemerintah daerah menilai, tanpa koordinasi yang solid antara pusat dan daerah, tujuan besar untuk menekan ketimpangan pendidikan berpotensi sulit tercapai.