Menurutnya, zona-zona rawan tersebut merupakan “embrio banjir bandang” yang dapat berkembang cepat menjadi bencana besar ketika dipicu curah hujan tinggi. Tanpa pemantauan memadai di wilayah hulu, ancaman banjir bandang kerap datang tiba-tiba dan sulit terdeteksi dari wilayah hilir.
BACA JUGA : UGM Bentuk 7 Tim Khusus Tangani Bencana di Sumatra, Fokus Data hingga Pemulihan
BACA JUGA : Pariwisata Menggeliat, Warga Tertekan? Ini Catatan Sosiolog UGM soal Nataru di Jogja
Dwikorita juga menyoroti pentingnya pemetaan ulang zona rentan, zona bahaya, dan zona risiko terhadap ancaman multi-bencana, baik geo-hidrometeorologi seperti longsor dan banjir, maupun ancaman geologi seperti gempa bumi dan tsunami. Peta tersebut dinilai vital sebagai dasar penetapan tata ruang pascabencana yang aman dan berkelanjutan.
“Penetapan tata ruang harus menjadi rujukan utama dalam pemberian izin mendirikan bangunan secara ketat, disertai standar bangunan yang disesuaikan dengan tingkat kerentanan lahan,” tuturnya.
Selain aspek teknis, ia menegaskan perlunya pembangunan dan pengoperasian Sistem Peringatan Dini Multi Bencana yang tersebar di wilayah daerah aliran sungai (DAS) rawan. Edukasi dan literasi kebencanaan kepada masyarakat juga harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.
“Pembangunan fisik dan sistem peringatan dini tidak akan efektif tanpa masyarakat yang memahami risiko dan tahu apa yang harus dilakukan saat peringatan disampaikan,” imbuhnya.
BACA JUGA : Kenduri dan Doa di UGM, Emak-emak Desak Bencana Sumatera Jadi Nasional dan MBG Diprioritaskan
BACA JUGA : UGM Kirim Tim Kesehatan dan Psikologi ke Sumatra, Siapkan Skema Keringanan UKT bagi Mahasiswa Terdampak
Terkait hunian jangka panjang, Dwikorita mengingatkan agar aspek keamanan juga menjadi pertimbangan utama dalam pembangunan Hunian Tetap (Huntap). Menurutnya, Huntap harus dirancang aman dari potensi longsor dan banjir bandang dengan periode ulang sekitar 20 tahun, bahkan bisa lebih singkat jika kerusakan lingkungan tinggi.
“Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana bukan sekadar membangun kembali secara cepat, tetapi membangun dengan lebih baik atau build back better, yakni lebih aman, tangguh, dan berkelanjutan agar masyarakat tidak kembali menjadi korban pada bencana berikutnya,” pungkasnya.
Diberitakan Disway News Network (DNN) sebelumnya, pembangunan Huntara di Aceh Tamiang ini ditinjau langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada Kamis (1/1/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Presiden menekankan pentingnya percepatan pemulihan agar masyarakat dapat segera kembali menjalani kehidupan secara aman.
Secara nasional, Danantara Indonesia bersama BP BUMN menargetkan penyelesaian 600 unit Huntara pada 8 Januari 2026, dengan target jangka menengah sebanyak 15.000 unit dalam tiga bulan ke depan.