BACA JUGA : Inspektorat Bantul Tegaskan Pra-Asumsi, Selidiki Potensi Kerugian Desa Wonokromo
"Upaya pembaruan data tersebut mencakup verifikasi lapangan, penyelarasan data kependudukan, serta evaluasi keberlanjutan kepesertaan," tuturnya.
Tujuannya, memastikan penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok miskin, sekaligus mengurangi potensi exclusion error.
Pemerintah menegaskan bahwa tidak boleh ada warga yang kesulitan memperoleh layanan saat sakit hanya karena tidak memiliki jaminan kesehatan.
"Prinsipnya, jaminan akses layanan kesehatan merupakan tanggung jawab negara, dan pemerintah daerah memegang peran penting dalam memastikan kebijakan itu benar-benar berjalan di tingkat masyarakat," ujarnya.
Penguatan layanan kesehatan ini juga dipandang sebagai investasi jangka panjang.
Pemerintah menilai bahwa tidak ada kesejahteraan tanpa kesehatan.
BACA JUGA : Inspektorat Bantul Tegaskan Pra-Asumsi, Selidiki Potensi Kerugian Desa Wonokromo
BACA JUGA : Kejari Bantul Selidiki Dugaan Korupsi Dana Desa Wonokromo, 12 Bukti Sedang Diverifikasi
"Ketika seseorang sakit, produktivitas menurun, pendapatan tergerus, dan risiko kemiskinan meningkat. Karena itu, kebijakan kesehatan diposisikan sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi daerah," jelasnya.
Dengan kombinasi perbaikan data jaminan kesehatan, dukungan pemangku kepentingan, serta target penurunan kemiskinan yang terukur, Pemkab Bantul berharap pembangunan kesehatan tidak hanya meningkatkan akses layanan, tetapi juga memperkuat kualitas hidup masyarakat secara lebih luas.