BANTUL, diswayjogja.id - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menilai penetapan status bencana kemanusiaan nasional oleh Presiden RI Prabowo Subianto penting untuk memulihkan kepercayaan publik sekaligus mempercepat penanganan krisis yang masih berlangsung di sejumlah daerah.
Ketua PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, mengatakan langkah tegas Presiden sangat dibutuhkan di tengah lambannya respons pemerintah yang telah dirasakan masyarakat selama lebih dari tiga pekan terakhir.
“Kalau Presiden segera menetapkan status bencana kemanusiaan nasional, itu punya efek psikologis dan politik yang besar. Bisa menenangkan jiwa masyarakat, khususnya di daerah terdampak,” ujar Busyro di Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Jumat (19/12/2025).
Busyro menegaskan, penetapan status bencana nasional bukan sekadar formalitas administratif, melainkan wujud kehadiran negara yang nyata di tengah penderitaan rakyat. Menurut dia, langkah tersebut juga menjadi sarana untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
BACA JUGA : Muhammadiyah Nilai Proyek Strategis Nasional Era Jokowi Picu Bencana dan Konflik Agraria
BACA JUGA : Haedar Nashir Minta Warga Muhammadiyah Fokus Kemanusiaan di Tengah Bencana Sumatra
“Rakyat itu sebenarnya tidak perlu disuruh. Mereka sudah bergerak sendiri. Muhammadiyah saja, dari satu kali Jumat, sudah terkumpul Rp80 miliar. Ini menunjukkan sense of belonging masyarakat terhadap bangsanya,” kata Busyro.
Dia menilai, partisipasi masyarakat sipil yang begitu besar justru kontras dengan lambannya penanganan negara. Berdasarkan pemantauan Muhammadiyah melalui koordinasi dengan perwakilan di tiga provinsi terdampak, respons pemerintah dinilai belum optimal.
“Monitoring kami lewat perwakilan di daerah menunjukkan penanganan masih lambat, dengan segala akibatnya. Karena itu, penetapan status bencana nasional menjadi penting untuk mempercepat langkah-langkah konkret,” terangnya.
Busyro juga mengingatkan, keterlambatan penanganan bencana berpotensi memicu persoalan sosial yang lebih luas. Jika kondisi darurat ini terus berlarut-larut, kesabaran masyarakat dikhawatirkan akan terkikis.
BACA JUGA : Relawan MDMC Dikerahkan, Muhammadiyah Fokus Bantuan Kesehatan, Air Bersih dan Hunian Darurat di Sumatra
BACA JUGA : Respon Banjir Aceh, UMY Rescue 2025 Fokus Layanan Kesehatan dan Trauma Healing
“Ini manusia biasa, rakyat biasa. Kalau pemerintah saja kadang kehilangan kesabaran, jangan sampai rakyat yang menderita justru dibiarkan terlalu lama,” ucapnya.
Lebih lanjut, Busyro menilai penetapan status bencana nasional dapat menjadi titik awal untuk membangun kembali kepercayaan publik, sekaligus memperkuat kerja sama antara negara dan masyarakat sipil.
“Kalau Presiden menunjukkan komitmen itu, kami tentu akan mendukung. Gejala-gejala ketegangan di masyarakat juga tidak akan berlanjut,” jelasnya.