KPK akan mendampingi mulai dari perencanaan, penyusunan RAB, hingga pelaksanaan pembangunan. Pemerintah daerah diminta menyerahkan daftar proyek prioritas yang bernilai besar atau berdampak signifikan bagi masyarakat.
BACA JUGA : Ketua KPK Sebut Yogyakarta Jadi Contoh Nasional, Tata Kelola Baik Jadi Alasan Tempat Pelaksanaan Hakordia
BACA JUGA : KPK Gelar Hari Anti Korupsi Sedunia 2025 di Yogyakarta, Libatkan Masyarakat dan UMKM
Terkait target pembangunan, Budi mengatakan penentu utama tetap pemerintah daerah. Namun KPK tetap melakukan pemantauan agar pembangunan tidak molor dari jadwal.
“Nanti kami pantau apakah targetnya sesuai atau mundur. Kalau molor, kami cek apa kendalanya di lapangan dan apa yang bisa KPK bantu,” ungkapnya.
KPK juga membuka ruang pelaporan bagi masyarakat dan media jika menemukan kejanggalan terkait proyek prioritas daerah.
Budi menegaskan bahwa KPK juga mengantisipasi agar proyek-proyek besar seperti pembangunan Stadion Mandala Krida tidak menjadi aset mangkrak atau kurang dimanfaatkan.
BACA JUGA : Setyo Budiyanto: Presiden Tak Hadir, Tapi Komitmen Berantas Korupsi Tetap Kuat
BACA JUGA : Cegah Korupsi Pengadaan, Pemkot Yogyakarta Siap Terapkan Fitur e-Audit Katalog Versi 6
“Terlebih dalam konteks barang milik daerah, jangan sampai tidak terutilisasi. Perawatan, pengelolaan, manpower, anggaran, manajemen, semua itu nanti kita cek,” imbuhnya.
Terkait pembangunan Mandala Krida yang merupakan proyek multi years, KPK memastikan akan memberi atensi khusus.
“Nanti kami lihat apa yang menjadi kendala dan tantangannya. Melalui fungsi koordinasi dan supervisi, KPK ingin progres pembangunannya berjalan cepat dengan kualitas yang baik, sehingga bisa segera digunakan masyarakat,” pungkasnya.