SLEMAN, diswayjogja.id - Pemerintah Kabupaten Sleman kembali menegaskan arah kebijakan perlindungan sosial melalui acuan Peraturan Bupati Nomor 262 Tahun 2022, yang mengatur mekanisme penentuan penerima manfaat program bantuan sosial.
Salah satu fokus utama dalam regulasi tersebut adalah keberpihakan kepada warga yang tidak memiliki tempat tinggal layak.
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Sleman, Sarastomo Ari Saptoto, mengatakan bahwa terdapat sembilan kriteria penilaian dalam seleksi penerima bantuan.
Namun, aspek prioritas diberikan kepada keluarga yang tidak memiliki rumah atau tinggal di tempat tidak layak huni.
“Prioritas utama kami adalah keluarga yang tidak memiliki tempat tinggal, seperti warga yang tinggal di gerobak, kolong jembatan, atau lokasi tidak layak lainnya. Mereka membutuhkan penyelamatan dan intervensi paling cepat,” katanya, Kamis (27/11/2025).
Ia menambahkan, meski kategori tersebut berada pada prioritas pertama, bukan berarti warga yang memiliki tempat tinggal akan otomatis tidak layak.
BACA JUGA : Cegah Kasus Pembuangan Bayi di Yogyakarta, Dinsos DIY Perkuat Edukasi dan Pengawasan
BACA JUGA : Sekitar 7.000 Penerima Bansos di DIY Diduga Terlibat Judi Online, Dinsos Lakukan Verifikasi Ulang
Penilaian tetap dilakukan secara berlapis dengan memperhatikan indikator kesejahteraan yang lebih rinci.
“Bagi keluarga yang tinggal di rumah sendiri, kontrak, sewa, atau menumpang, tetap ada kriteria lanjutan untuk menilai tingkat kerentanannya,” ucapnya.
Beberapa indikator lanjutan tersebut mencakup beberapa aspek, mulai dari kapasitas listrik rumah, akses makanan dalam beberapa hari terakhir, hingga kemampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti pakaian.
Indikator yang digunakan antara lain:
- Kapasitas listrik rumah, misalnya hanya 450 VA atau lebih kecil.
- Frekuensi makan dalam beberapa hari terakhir, misalnya hanya makan satu kali dalam sehari.
- Frekuensi pembelian pakaian dalam setahun terakhir yang terbatas.