BACA JUGA : Kasus Keracunan MBG di DIY, Sri Sultan Tegaskan Pentingnya Keamanan Makanan di Sekolah
Ia menambahkan, risiko keracunan meningkat karena masakan dalam jumlah besar kerap dimasak dalam waktu singkat.
“Memasak ribuan porsi dalam waktu singkat berpotensi membuat makanan tidak matang merata hingga risiko adanya zat beracun dan bakteri patogen yang masih hidup,” imbuhnya.
Dampak dari kegagalan pengelolaan MBG tidak hanya pada kesehatan siswa, tetapi juga pada kepercayaan publik.
“Selain menurunkan kepercayaan publik, keracunan berulang dapat berakibat pada gangguan kesehatan anak, mulai dari diare hingga penurunan nafsu makan, yang bertolak belakang dengan tujuan awal program peningkatan gizi,” sebutnya.
Ia menekankan hak sekolah dan orangtua. Jika mereka merasa program belum siap, mereka bisa menolak dan tidak bisa dipidanakan.
Dia menambahkan pentingnya evaluasi menyeluruh terkait pelaksanaan MBG.
BACA JUGA : Aksi Sapi Bergambar Wajah Presiden Prabowo, BEM KM UGM Kritik Program MBG dan Tuduh Langgar Konstitusi
BACA JUGA : Heboh Surat Larangan Bongkar Dugaan Keracunan MBG di Sleman, Bupati Angkat Bicara
“Dengan munculnya kasus keracunan yang kembali terulang, pentingnya evaluasi dan pendataan terkait program MBG tidak bisa ditunda,” tambahnya.
Lebih jauh, dia menekankan perlunya pemantauan status gizi siswa sejak awal program.
“Sebuah hal yang sangat penting adalah mengetahui kondisi status gizi siswa pada awal dan akhir tahun pertama kebijakan dicanangkan,” lanjutnya.
Ia berharap langkah-langkah perbaikan segera dilakukan.
“Program akan jadi lebih baik apabila pemerintah dapat memastikan kasus keracunan tidak terulang kembali,” pungkasnya.
Kejadian ini mengingatkan bahwa percepatan target tanpa kesiapan infrastruktur, pengawasan, dan evaluasi menyeluruh berisiko merugikan siswa, menurunkan kepercayaan publik, serta bertentangan dengan tujuan utama program peningkatan gizi anak sekolah.