SLEMAN, diswayjogja.id - Upaya pengendalian keamanan dalam demonstrasi yang tengah berlangsung dinilai tidak meredam, melainkan memperbesar kemarahan publik.
Gelombang aksi yang dipicu oleh kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dan DPR semakin membara setelah aparat menempuh langkah represif.
Kepala Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) Universitas Gadjah Mada (UGM), Achmad Munjid, menegaskan bahwa pendekatan keamanan yang mengedepankan kekerasan hanya akan memperburuk situasi.
Menurutnya, aparat harus lebih bijak dalam menghadapi massa yang sedang marah.
BACA JUGA : Kemarahan Massa Meluas, PSKP UGM Sebut Akar Konflik dari Ketimpangan Sosial-Ekonomi
BACA JUGA : Rekomendasi Sarapan Pagi Sekitar UGM Harga Mahasiswa, Berikut Referensi Lengkapnya
“Pengendalian keamanan yang saat ini tengah berlangsung tidak membantu meredam kemarahan publik, justru menyulut kemarahan yang lebih besar,” katanya, Rabu (3/9/2025).
Ia menambahkan, ketegasan hukum terhadap pelanggaran memang penting, namun harus berjalan seiring dengan kesediaan pemerintah mendengarkan aspirasi rakyat.
“Seharusnya ada tindakan yang serentak. Ketegasan dengan memberikan hukum kepada pihak yang melanggar harus selaras dengan tuntutan masyarakat yang perlu didengar,” ucapnya.
Ia mengingatkan bahwa massa yang direspons dengan kekerasan akan melawan dengan lebih keras.
BACA JUGA : Seribuan massa Aliansi Jogja Memanggil Unjuk Rasa di Bundaran UGM, Desak Reformasi Total Polri dan TNI
BACA JUGA : UGM dan UNY Berlakukan Perkuliahan Daring Selama Empat Hari, Imbas Demonstrasi di Yogyakarta
Oleh karena itu, ia mendesak aparat agar tidak menggunakan cara represif dalam menghalau demonstran.
“Sebab, massa yang sedang marah jika direspons dengan kekerasan, justru akan merespons dengan lebih keras lagi,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti perlunya pembenahan struktural di tubuh pemerintahan agar akar masalah benar-benar diselesaikan.