“Saya mengingatkan pemerintahan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dan membenahinya secara struktural. Itu bisa dilakukan dengan merevisi kebijakan, mengganti pejabat yang arogan, serta menghentikan program-program pemerintah yang memberatkan anggaran,” tuturnya.
Demokrasi Jadi Jalan Keluar
Ia menegaskan pentingnya peran para tokoh publik untuk berdiri di sisi rakyat. Menurutnya, suara masyarakat hanya akan didengar apabila tokoh-tokoh berpengaruh juga menyuarakan hal yang sama.
“Jadi masyarakat akan bisa menahan diri, akan bisa mendengarkan himbauan, kalau para tokoh ini membuktikan bahwa mereka ada di pihak rakyat, mereka mendengar suara rakyat, dan mereka ikut menyampaikan aspirasi untuk mengubah banyak hal yang bermasalah,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa persoalan yang terjadi memang berakar pada ekonomi, tetapi mekanisme penyelesaiannya tetap harus ditempuh melalui jalur demokrasi.
“Terakhir, saya menekankan bahwa masalah ini memang berakar dari ekonomi, namun solusi dan mekanisme penyelesaiannya tetap menggunakan demokrasi,” jelasnya.
BACA JUGA : Korban Aksi Demonstrasi Dirawat di RSUP Dr Sardjito, Pemda DIY Tanggung Biaya Kesehatan
BACA JUGA : RSUP Sardjito Rawat 29 Korban Demo Jogja, Satu Orang Meninggal Dunia
Ia menilai demokrasi Indonesia saat ini masih jauh dari ideal. Suara rakyat, menurutnya, baru dipakai sebatas legitimasi, belum benar-benar menentukan arah kebijakan.
“Saat ini demokrasi yang berjalan masih satu pertiga dari ideal demokrasi. Suara masyarakat masih digunakan hanya sebatas legitimasi dan justifikasi, namun aturan dan perundangan belum berpihak pada rakyat,” imbuhnya.
Ia mengingatkan agar pemerintah tidak menempuh jalan kekerasan yang justru semakin menjauhkan bangsa dari demokrasi.
“Problem demokrasi, solusinya juga ada pada demokrasi. Jangan sampai apa yang berlangsung sekarang justru makin menjauhkan kita dari demokrasi. Penggunaan kekerasan, penggunaan militer, tanpa mendengar suara dari bawah, itu solusi yang semakin menjauhkan kita dari demokrasi,” tambahnya.
Polisi Semestinya Kawal Aksi
Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Muhammad Fatahillah Akbar, menegaskan bahwa aparat seharusnya berhati-hati dalam mengawal aksi yang melibatkan massa dalam jumlah besar.
Menurutnya, kesalahan pendekatan justru berpotensi memicu kemarahan publik yang semakin tak terbendung.
“Pengawalan kebebasan berpendapat seharusnya dilakukan lebih hati-hati karena menyangkut massa dengan jumlah yang besar,” sebutnya.
Ia menilai, langkah represif aparat telah memperkeruh suasana.
“Mafhum dengan kemarahan publik yang tak terbendung pasca peristiwa tersebut. Pasalnya, pihak kepolisian yang semestinya menjadi pelindung bagi warga sipil, justru sebaliknya dengan bersikap tidak humanis dengan peserta demo,” jelasnya.