Ia menekankan bahwa demokrasi harus ditopang oleh kebebasan masyarakat dan kepastian hukum.
“Demokrasi kita harus berada di rel yang benar. Artinya, kebebasan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara formal harus dijaga,” ujarnya.
Ia menambahkan, tata kelola pemerintahan yang baik adalah fondasi utama agar kebijakan negara benar-benar mencerminkan kebutuhan rakyat.
“Proses dalam pemerintahan harus mengikuti tata kelola yang benar. Dengan begitu, keputusan yang dihasilkan relevan dengan aspirasi masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, kepastian hukum disebutnya sebagai elemen penting yang tak dapat dipisahkan dari demokrasi.
“Kepastian hukum adalah bagian penting dari proses demokrasi. Tanpa itu, aspirasi rakyat bisa kehilangan kepastian untuk diwujudkan,” tambahnya.
Ia juga menyoroti antusiasme mahasiswa lintas fakultas yang hadir dalam kuliah umum ini. Menurutnya, tema berat yang diangkat ternyata mendapat perhatian besar.
“Saya tadi bilang, ini tema yang berat, tapi ternyata diminati banyak orang. Mahasiswa dari Fakultas MIPA, Teknik, Filsafat, Fisipol, dan lainnya juga ikut hadir, bukan hanya dari Fakultas Hukum,” sebutnya.
Baginya, kehadiran mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu menunjukkan semangat UGM untuk terus membicarakan dan mempertahankan demokrasi.
“Ini menunjukkan bahwa di Gadjah Mada semangat untuk membicarakan dan mempertahankan demokrasi masih sangat tinggi,” imbuhnya.