Selanjutnya, mereka juga menuntut mengembalikan APBN yang semestinya yakni 20 persen.
"Sehingga lembaga-lembaga pemerintahan bahkan dari kementerian-kementerian itu sendiri mendapatkan banyak sekali pemangkasan-pemangkasan, salah satunya di sektor pendidikan. Itu salah satunya yang kami khawatirkan ketika misalnya efisiensi ini terus melambung," tuturnya.
BACA JUGA : Serikat Pekerja Fisipol UGM Tuntut Pencairan Tukin Dosen ASN Tanpa Diskriminasi
BACA JUGA : Dua Orang Alami Luka, Aksi Demontrasi Pedagang Malioboro di Kantor DPRD DIY Berlangsung Ricuh
Untuk iru, karena kondisi tersebut, Aliansi Jogja Memangguk menyerkan untuk bangun demokrasi kerakyatan. Hal ini karena rakyat harus memiliki kekuasaan untuk memutuskan bagaimana menjalani kehidupan pemerintahan, sebab rakyatlah tuan dari pemerintah.
"Demokrasi kerakyatan tidak pernah terjadi di Indonesia sebagai sebuah negara. Demokrasi selalu dibajak oleh para elite politik, terlebih lagi kondisi ini semakin parah setelah era Soeharto," tandasnya.
Dalam aksi damai ini, ribuan massa melakukan long march, mulai dari Taman Parkir Abu Bakar Ali, kemudian berjalan menyusuri Jalan Malioboro, Berorasi di depan Gedung DPRD DIY, dan berakhir di kawasan Titik Nol Kilometer Kota Yogyakarta.
Ribuan massa Aliansi Jogja Memanggil ini terdiri dari mahasiswa kampus dan lembaga diantaranya UGM, UNY, UPN, UMY, Forum Cik Di Tiro, BEMSI, Forum Corong Api, serta Forum SPF.