Hal senada juga menggugah tanggapan dari Disdikpora Kulon Progo yang menurutnya cocok dikarenakan anggaran rehabilitasi gedung sekolah yang terbatas.
Disdikpora Kulonprogo mencatat program rehabilitasi sekolah di wilayahnya selama ini didominasi anggaran dari dana alokasi khusus (DAK).
Anggaran ini dari pemerintah pusat yang contoh pengerjaanya dilakukan untuk pembangun SMPN 1 Wates dan relokasi SDN Percobaan 4 Wates, SDN 2 Wates dan SDN Terbahsari yang masih dibangun hingga sekarang.
Pasalnya ada banyak sekolah di Kulonprogo, jelas Wahyudi, yang perlu direhabilitasi. Disdikpora selama ini memiliki daftar sekolah lengkap dengan bentuk kekurangan sarana-prasarana dan kerusakannya.
BACA JUGA : Dana Alokasi BKK Kalurahan Kena Pangkas, Begini Tanggapan dari Paguyuban Lurah Nayantaka
BACA JUGA : Potensi Cuaca Ekstrem, Dinas Kelautan dan Perikanan Imbau Nelayan di DIY untuk Waspadai Gelombang Tinggi
APBD Kulon Progo yang Terbatas
Rehabilitasi sekolah di Kulonprogo ini, lanjut Wahyudi, dilakukan berdasarkan prioritas. Sumber anggaran yang ada terbatas sehingga secara bertahap dilakukan tiap tahunnya.
“Selama ini kami mengandalkan DAK dari pusat, seperti di tiga SDN tadi dan SMPN 1 Wates. Tapi tahun ini apakah disetujui untuk rehabilitasi ke tahap selanjutnya belum diketahui mengingat ada refocusing juga,” jelasnya.
APBD Kulonprogo untuk perbaikan sekolah, menurut Wahyudi, sangat terbatas sehingga andalannya hanya DAK.
“Ada dari APBD tiap tahun tapi kecil-kecil anggarannya hanya dibawah Rp200 juta untuk tiap sekolah yang disasar,” paparnya.
Rencana mengalihkan dana MBG dari APBD ke infrastruktur, sambung Wahyudi, diyakini tidak adanya timpang tindih dengan program-program yang ada.
“Tidak akan tumpang tindih karena kami ada datanya, sudah ada yang dari DAK dan APBD, kalau ditambah dari sumber dana MBG ini maka akan semakin merata perbaikan sekolahnya,” tegasnya.