SLEMAN, diswayjogja.id - Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko, merencanakan program yang digodok timnya, untuk mengatasi pengentasan kemiskinan di Indonesia.
Budiman mengatakan, terdapat dua langkah strategi dalam penanganan tersebut.
Pihaknya telah menyusun rencana induk bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang sudah diselesaikan hingga 90 persen. Sementara untuk mempublikasikannya, Budiman menunggu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
"Pertama, konkritnya adalah menyusun rencana induk dulu. Kami sedang berproses, 60 persen sudah jadi rencana induk itu. Tapi rencana induknya sudah kami selesaikan 90 persen, kami sudah diskusikan dengan Bappenas," ujarnya saat ditemui di Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, DIY, Selasa (4/2/2025).
Budiman menjelaskan langkah kedua yaitu melakukan koordinasi antar kementerian dan mencari titik-titik kerentanan kemiskinan serta membawa investasi dengan mengajak kementerian-kementerian terkait.
BACA JUGA : Badan Pusat Statistik DIY Targetkan Angka Kemiskinan di 2025 Turun Sekitar 10 Persen
BACA JUGA : PKH di Bantul Diminta Graduasi Minimal 10 KPM per Tahun untuk Mengentaskan Kemiskinan
Sebagai lembaga baru, lanjut Budiman, pihaknya sedang menyusun Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang saat ini masih ada di Kementerian Hukum.
"Kebetulan SOTK belum diturunkan. Penyusunan rencana induk insya Allah ini akan rencana induknya sudah selesai tahun 2024-2029. Bulan Februari sambil menunggu RPJMN," katanya.
Berkaitan dengan efisiensi anggaran, Budiman mendukung instruksi Presiden Prabowo yang dinilai langkah yang sangat tepat. Sebagai pembantu presiden, Budiman juga ingin membantu rakyat untuk mengatasi kemiskinan dengan membutuhkan pendanaan yang luar biasa melalui efisiensi anggaran.
"Saya pikir ini kita harus mulai berlatih, pembantu-pembantu Presiden dan para birokrasi bahwa kita memang harus memulai kerja. Kami sebagai pelayan rakyat dan sebagai pembantu beliau sangat memahami dan menyetujui langkah beliau dan kami akan berhemat," jelasnya.
BACA JUGA : Penduduk Miskin di DIY Menurun, Kini Jumlahnya Capai 445,55 Ribu Orang
BACA JUGA : Pergub Baru, Tanah Kalurahan di DIY Bisa Digarap Masyarakat Miskin dan Pengangguran
Budiman juga menyebutkan terdapat kebocoran anggaran senilai Rp300 triliun yang diperuntukkan kegiatan seremonial, sehingga bisa dialokasi untuk program-program yang substantif atau yang penting.
"Karena itu, saya pun seringkali misalnya mengurangi biaya-biaya untuk perjalanan keluar kota. Khusus di Jawa kami misalnya lebih banyak menggunakan transportasi darat. Dan juga saya selalu berkunjung dan menginap di rumah penduduk," tandasnya.