Dari situ, kerukunan dan ketentraman masyarakat diharapkan dapat tercipta. “Sehingga [dengan adanya kerukunan dan toleransi] masyarakat DIY menjadi masyarakat yang berkarakter unggul dan berjiwa pancasila,” ujarnya.
BACA JUGA : Cegah KKN di Wilayah Jogja, Afnan Singgih Siapkan Reward and Punishment Demi Pemerintahan yang Sehat
BACA JUGA : Kurangi dan Tekan Angka TBC, Pemkot Yogyakarta Layani Pemeriksaan Gratis di 18 Titik Puskesmas
Sementara Kepala Bidang Kerja Sama dan Advokasi Pusat Studi Pancasila (PSP) UGM, Diasma Sandhi Swandaru menyampaikan ketika Pancasila dipandang sebagai Dasar Negara, maka lembaga pemerintah memiliki kewajiban untuk melaksanakannya dalam bentuk kebijakan dan anggaran yang memiliki tujuan untuk menyejahterakan masyarakat.
Ia menilai, lembaga pemerintah yang terdiri dari eksekutif, yudikatif dan legislatif merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan legitimasi dari rakyat, sehingga kesejahteraan rakyat harus menjadi tujuan utama mereka.
Sementara, menurutnya, implementasi pancasila sebagai pandangan hidup masyarakat dapat terlihat dalam aktivitas sehari-hari.
“Untuk masyarakat, Pancasila sebagai way of life atau pandangan hidup, warga tidak perlu mengatakan telah melaksanakan Pancasila, tetapi esensinya Pancasila dapat dilihat dari kebiasaan masyarakat,” katanya.
Adapun, Ketua Pusat Studi Bela Negara (PSBN) UPN Veteran Yogyakarta, Bambang Wicaksono menyampaikan wawasan kebangsaan merupakan konsep cara pandang yang dilandasi kesadaran diri sebagai warga suatu negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dari kesadaran tersebut, warga negara akan memiliki rasa bela negara dan cinta Tanah Air. “Masyarakat diharapkan memiliki nilai dasar bela negara yaitu cinta Tanah Air, kesadaran berbangsa dan bernegara, dan setia pada Pancasila sebagai ideologi negara,” katanya.
Kemudian, masyarakat diharapkan juga memiliki nilai dasar bela negara berupa rela berkorban untuk bangsa dan negara serta memiliki kemampuan awal bela negara.
Sementara Perwakilan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Retno Dwi Hastuti menyampaikan Indonesia merupakan negara yang beragam.
Menurutnya keragaman tersebut terlihat dari adanya ribuan suku, etnis, bahasa, pulau dan jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Ia menilai, keragaman tersebut ada memunculkan perbedaan.
Menurutnya, perbedaan dalam keberagaman tersebut seharusnya disatukan, sehingga Indonesia menjadi negara yang selaras dan harmonis.
BACA JUGA : Begini Menurut Pengamat Ekonomi UMY Tentang Dampak Kenaikan PPN 12 Persen Bagi UMKM
BACA JUGA : Ramai Isu Judi Online, Rektor Kampus UAJY dan UII Jogja Katakan Mahasiswanya Masih Bersih
“Keharmonisan bangsa Indonesia memerlukan proses penyatuan untuk berbagai macam perbedaan yang ada, hal itu disebut sebagai integritas nasional,” katanya.